BOROBUDUR - Sebagian warga Mungkid menolak balitanya diimunisasi polio. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang akan meminta Departemen Agama dan Bagian Kesejahteraan Pemkab Magelang untuk menangani masalah tersebut.

''Di antaranya melalui kegiatan imunisasi rutin (bulanan) di posyandu di lingkungan setempat. Bagaimanapun program pekan imunisasi nasional (PIN) harus tetap dilaksanakan,'' kata Sutjipto SKM, Kabid P2P (Pemberantasan Pencegahan Penyakit) Dinkes Kabupaten Magelang, kemarin.

Ia mengemukakan, pelaksanaan PIN tahap I pada 27 September dan tahap kedua 30 Oktober lalu di Kabupaten Magelang secara umum bisa dikatakan berjalan lancar dan baik berkat dukungan dari semua pihak.

Namun dia mengakui, memang ada sekelompok masyarakat di Pabelan, Mungkid yang menolak mengikuti program tersebut. Alasannya menyangkut keyakinan.

''Namun kami tidak bisa membiarkan begitu saja. Sebab, mereka juga WNI yang harus dilindungi.''

Puluhan Anak

Sutjipto mengaku tidak tahu persis jumlah anak yang menjadi target sasaran PIN di Pabelan dan orang tua yang menolak mengikuti program tersebut.

Mungkin ada puluhan anak yang belum mengikuti program nasional tersebut.

''Yang tahu persis masalah ini adalah teman-teman dari Puskesmas Mungkid,'' katanya.

Kendati menolak mengikuti PIN, dia berharap anak-anak di Pabelan tidak ada yang tertular virus polio liar seperti di daerah lain.

Sebab hingga kini di Kabupaten Magelang belum ditemukan korban penyebaran virus polio liar itu.

Kepala Puskesmas Mungkid dokter Hermanu mengatakan, ada sekitar 50 anak di Pabelan yang tidak ikut PIN. Alasan masyarakat setempat belum jelas.

Masyarakat yang menolak mengikuti PIN itu ketika ditanya alasannya hanya mengatakan mereka memiliki cara sendiri untuk mengatasinya.

Namun ketika ditanya cara yang bagaimana, mereka tak menjelaskannya. Meski demikian, jumlah yang menolak tersebut persentasenya hanya 2% dari jumlah keseluruhan target PIN di kecamatan itu. (pr-39n)