JERUSALEM - Perdana Menteri Israel Ariel Sharon (77) meminta presiden negara itu membubarkan Knesset (parlemen) dan mengumumkan pemilu dipercepat. Sharon berharap dapat memenangi pemilu itu dan melanjutkan upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah.

Langkah dramatis itu dia lakukan untuk menata kembali kehidupan politik Israel. Terlebih lagi, banyak anggota Partai Likud yang dipimpinnya menentang kebijakannya untuk memindahkan pemukim Yahudi dari Jalur Gaza, September lalu.

Namun PM Israel itu belum memberikan isyarat apakah dia akan mengubah kebijakan kerasnya terhadap Palestina. Sharon saat ini memusatkan perhatian untuk meraih dukungan arus utama Israel bagi kebijakan pemindahan permukiman Yahudi dari wilayah pendudukan.

''Saya yakin, pemilu harus segera dilaksanakan,'' kata Presiden Moshe Katsav, setelah bertemu dengan Sharon.

Sharon dijadwalkan mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Likud pada pukul 19.30 waktu setempat (Selasa, 00.30 WIB). Dia kemudian akan membentuk partai bernama ''Tanggung Jawab Nasional''.

Katsav mengatakan dia akan segera berkonsultasi dengan tokoh-tokoh politik mengenai percepatan pemilu. Semula, pemilu itu dijadwalkan diselenggarakan pada November 2006.

Katsav juga akan segera mengumumkan keputusannya mengenai permintaan Sharon. Sharon tidak berkomentar setelah bertemu dengan Katsav.

Popularitas Merosot

Berdasarkan konstitusi Israel, presiden terlebih dulu harus memastikan apakah ada wakil rakyat yang mampu mengumpulkan dukungan mayoritas di parlemen dan membentuk pemerintahan baru.

Namun pengamat politik mengatakan pemilu nasional kemungkinan besar diselenggarakan Maret 2006. Jika Katsav membubarkan parlemen, Sharon akan tetap menjadi perdana menteri sampai PM baru terpilih.

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan, mantan jenderal itu belum tentu bisa memenangi pemilu. Popularitasnya merosot setelah penarikan mundur dari Gaza. Langkah Sharon mendesak pembubaran perlemen justru membahayakan karir politiknya.

Sharon mengatakan, dia ingin membuat langkah penting bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Salah satunya adalah penarikan mundur dari wilayah pendudukan Tepi Barat.

Namun dia menolak berunding dengan Otoritas Palestina, sebelum pihak Palestina melucuti senjata kaum militan.

Palestina khawatir Sharon bertujuan menetapkan perbatasan secara sepihak. Apalagi, Sharon telah membangun tembok pembatas yang menjorok terlalu jauh ke wilayah Tepi Barat.

Israel mengatakan, tembok pembatas itu berfungsi untuk menghentikan serangan bom kaum militan. Namun pihak Palestina menyebutnya sebagai upaya mencaplok wilayah Tepi Barat.

Bujuk Peres

''Kami, kepemimpinan Palestina, mencermati perkembangan politik di Israel untuk mengantisipasi akibat-akibatnya pada proses perdamaian,'' kata Wakil PM Palestina Nabil Shaath.

Sharon telah mulai mengontak sekutu politiknya untuk bergabung dengan partai baru yang dibentuknya.

Media Israel melaporkan 14 dari 40 wakil rakyat dari Partai Likud (termasuk lima anggota kabinet) setuju untuk bergabung dengan partai baru Sharon.

Dia juga membujuk Shimon Peres, tokoh perdamaian kawakan dan sekutu koalisinya. Peres kalah dalam pemilihan ketua Partai Buruh, 10 November lalu. Jabatan ketua partai berhaluan kiri-tengah itu direbut Amir Peretz, eks pemimpin serikat buruh.

''Sharon telah menguasai partai yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Kemudian dia mencampakkan, mematahkan, dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia merancang ulang peta politik baru Israel,'' tulis pengamat politik Attila Somfalvi di situs berita YNet.

''Ini tak ubahnya tsunami politik,'' kata Hannan Crystal, komentator politik untuk Radio Israel.

Orang-orang kepercayaan Sharon mengatakan PM Israel itu ingin merebut peluang untuk mengalahkan Partai Buruh. Kemudian, Sharon akan mewujudkan rencananya mengakhiri konflik Israel dengan Palestina.(rtr-ben-25)