JAKARTA- Departemen Pertanian (Deptan) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali berbeda pendapat soal jumlah beras impor. Deptan menilai impor beras yang masuk cukup 70 ribu ton sedangkan Bulog tetap akan melanjutkan impor beras hingga 250 ribu ton.

Bulog diketahui per 15 November telah memasukkan impor beras sebanyak 68.900 ton dari izin yang diberikan Menteri Perdagangan untuk tahap satu pada 1 November sebesar 70.050 ton.

Bulog dalam rapat kabinet terbatas telah diizinkan untuk melakukan impor beras hingga 250 ribu ton. Rincian impor beras itu untuk November sebanyak 75 ribu ton, Desember 130 ribu ton dan Januari 2006 sebesar 45 ribu ton.

Namun, izin impor beras tersebut dinilai mengunakan data-data yang tidak akurat dan tidak mendapat restu Dewan Ketahanan Pangan Nasional (DKPN).

"Oke impor beras 70 ribu tapi setelah itu stop, karena jumlah itu sudah cukup menahan laju inflasi," kata Menteri Pertanian Anton Apriantono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11).

Anton mengakui pada saat rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memutuskan impor beras 250 ribu ton, dirinya tidak hadir. Ketika itu, menurutnya, impor beras dilakukan untuk menahan inflasi, tapi kenyatannya inflasi tetap besar.

Sedangkan rapat teknis yang membahas impor beras dengan Menko Perekonomian dilakukan dengan eselon satu yang hasilnya bermasalah karena keputusannya jumping.

Anton juga mengaku heran, belum pernah ada operasi pasar (OP) tapi tiba-tiba diputuskan impor beras. Keputusan impor ini juga, menurutnya, belum dilaporkan ke Dewan Ketahanan Pangan Nasional (DKPN), dan pihaknya sudah menyurati Menteri Perdagangan.

"Untuk impor harusnya ada tahapan seperti operasi pasar murni, karena itu juga masuk dalam keputusan Mendag. Sementara impor 70 ribu cukup, karena sudah ada kesepakatan maka perlu dihormati," ujarnya.

Mengenai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berbeda dengan Deptan, Anton bisa memakluminya. Namun kembali ditegaskan, untuk impor beras harus melalui tahapan operasi pasar.

"Saya kurang setuju dengan data BPS yang mendata suatu daerah dengan menggunakan beras Rojolele yang harganya Rp 4.370 per kilogram tapi dimasukkan BPS sebagai beras kelas menengah. Padahal harga jenis IR 64 hanya Rp 3.367 per kilogram," ujarnya.

Anton menjelaskan, sebelum keluar izin 70 ribu ton pihaknya sudah menolak dengan tegas demi kesejahteraan petani. "Tapi kalau sudah dikeluarkan ya mau apalagi, alasannya 'kan untuk menahan laju inflasi," katanya.

Anton juga berharap impor beras sebanyak 70 ribu ton langsung masuk ke gudang Bulog dan tidak terjual ke pasar.

Bulog Tetap Impor

Sementara itu Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, mengatakan, beras yang diimpor sejak 15 November sudah ada yang masuk ke Indonesia melalui delapan pelabuhan sebanyak 68.900 ton.

Harga beras yang dibeli dari Vietnam tersebut sebesar 260 dolar AS per ton dengan harga free on board (FOB). Harga ini, menurutnya, jauh lebih rendah dibanding harga jual oleh Vietnam ke Filipina yang sebesar 278 dolar AS per ton FOB.

"Akan ada izin impor selanjutnya, sehingga beras yang diimpor akan mencapai 250 ribu ton, yang akan masuk sebelum 15 Januari 2006 atau sebelum masa panen," tutur Widjanarko.

Dia menjelaskan, Indonesia dan Vietnam memiliki MoU jual beli beras sejak 5 tahun lalu, sebanyak 500 ribu ton tiap tahunnya. MoU itu akan berakhir sampai 2007. (dtc-59)