SOLO - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu keputusan Dewan Syuro, terkait munculnya wacana untuk menarik diri dari koalisi SBY - Kalla. Presiden PKS Ir Tifatul Sembiring mengatakan, Dewan Syuro yang berisikan 99 anggota itu berencana menggelar rapat pada 26 - 27 November mendatang di Jakarta.

''Kami masih menimbang untuk menarik diri dari koalisi SBY - Kalla. Ini baru sebatas wacana dan saya harus bicara normatif. Keputusannya ada di Dewan Syuro yang akan mengadakan rapat pada 26 - 27 November di Jakarta,'' kata Tifatul kepada wartawan sebelum memberikan ceramah pada halalbihalal DPD PKS Surakarta, di Hotel Quality Solo, Sabtu (19/11) kemarin.

Dewan Syuro, ujar dia, beranggotakan 99 anggota. Selain itu, aspirasi daerah pun menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan.

''Kami tidak bisa membungkam wacana kader PKS. Dan kami saat ini tengah melakukan roadshow ke daerah-daerah untuk mengetahui sikapnya. Tapi keputusan tetap ada pada Majelis Syuro.''

Dia menjelaskan, bisa saja opsinya menarik diri atau melanjutkan. Karena niat awal PKS bekerja sama dengan SBY - Kalla adalah menginginkan perubahan yang lebih baik. ''Namun kalau citra di masyarakat terus menurun, kita juga akan membahasnya.''

Kemajuan

PKS kini terus mengumpulkan data, termasuk di antaranya memberikan penilaian atas pemerintahan SBY - Kalla. Dari beberapa bidang, PKS menilai ada kemajuan, di antaranya bidang hukum dan kepolisian. ''Kita harus fair, meski barangkali di Jaksa Agung dan Mahkamah Agung saat ini ada masalah.''

Di bidang ekonomi, terjadi kelangkaan BBM dan kenaikan harga yang drastis. PKS menilai, ekonomi Indonesia tidak memiliki fokus pemasaran. ''Dan ini menjadi tanggung jawab tim ekonomi. Jangan sampai ada dwifungsi baru di tubuh tim ekonomi, sebagai regulator ekonomi dan operator ekonomi. Menjadi penguasa dan pengusaha, ini balik seperti Orde Baru lagi.''

Karena itu, lanjut dia, yang mendesak dilakukan saat ini adalah penggantian dan perombakan tim ekonomi. Sesuai hasil Mukernas PKS Oktober lalu, tim ekonomi harus diganti dengan visi yang lebih jelas, potensi yang memadai, dan bisa mengomunikasikan ke dunia internasional dan rakyat.

Dengan demikian, imbuh dia, investor bisa mendapatkan keperca yaan dan pasar lebih interes. Masyarakat pun menjadi optimistis.

''Untuk perombakan tim ekonomi, sangat penting dan tidak perlu berlama-lama. Bagaimana kesuksesan tim itu sudah bisa dilihat, misalnya bagaimana rupiah yang sampai menembus Rp 10.000/dolar AS. Ekonomi itu trennya naik, bukan menurun.''

Parpol Marah

Terkait pernyataan salah seorang anggota Fraksi PKS DPR RI tentang reshuffle kabinet, termasuk usulan penggantian Jaksa Agung, dia menegaskan, merupakan usulan lama. ''Saya sudah bilang sebelumnya bahwa hal itu tidak perlu lagi dikemukakan ke publik. Karena pada dasarnya, kami menginginkan Kabinet Indonesia Bersatu ini menjadi lebih baik.''

Menanggapi isu yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla bahwa parpol sekarang marah kepada menterinya karena ketat pengawasannya, sehingga tidak bisa melakukan KKN yang berimbas pada kurangnya sumbangan ke partai, PKS terbiasa menggunakan kantong sendiri.

''Saya sudah klarifikasi, yang beliau maksudkan adalah sekarang nggak ada menteri yang KKN. Saya tidak tahu kata aslinya, tapi kalau ditanyakan ke PKS maka kami jawab kami terbiasa menggunakan kantong sendiri untuk membiayai partai. Tidak menjadikan menteri sebagai sapi perahan.''

Bahkan jika ada menteri dari PKS, maka akan dilepaskan dari partai. Seperti mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun langsung dilepas. (G13-11v)