- Pemerintah telah menyiapkan empat kompensasi untuk mendorong penyediaan infrastruktur. Langkah ini sangat tepat dan sudah lama ditunggu-tunggu untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan udara yang selama ini tersendat. Dari segi investasi, pembagunan prasarana fisik seperti itu jelas sangat mahal karena bernilai triliunan rupiah. Dengan risiko tinggi, wajar bila investor kurang berani melangkah ke arah sana. Pengembalian modal investasi infrastruktur juga relatif lama sedang sekarang pengusaha lebih suka yang quick yielding. Jadi perlu ada kompensasi atau insentif agar investasi di bidang infrastruktur menjadi menarik karena kebutuhan untuk itu sudah sangat mendesak.

- Pelajaran bisa dipetik dari Jawa Tengah. Kita merasakan bagaimana rumit dan seretnya realisasi pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Itu baru satu jalan tol, padahal kita membutuhkan banyak jalan tol dan lebih banyak lagi infrastruktur, baik sarana transportasi maupun energi. Ada kesan ketidakpastian hukum serta peraturan yang lemah menjadi kendala di samping tentunya lembaga pembiayaan kurang berani mengambil risiko pada situasi seperti sekarang. Investor jalan tol akan menghadapi masalah pembebasan tanah. Peraturan pemerintah yang lebih memberikan jaminan bagi kelancaran pengadaan tanah sangat diperlukan. Jangan sampai hanya karena satu dua orang yang mengganjal, pembangunan terhambat.

- Keempat kompensasi yang disiapkan merupakan bagian dari Peraturan Presiden (Perpres ) Nomor 67 Tahun 2005 mengenai kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani, bentuk kompensasi atau dukungan yang akan diberikan adalah kerja sama investasi, subsidi, garansi, dan penghapusan pajak. Badan usaha yang berpeluang memperoleh adalah BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi. Tentu saja, semua itu tetap didasarkan atas kemampuan negara. Proyek yang diberikan kompensasi itu juga sudah lolos penyaringan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan Komite Pengelolaan Risiko Departemen Keuangan.

- Bentuk kompensasi yang kongkret misalnya dalam penentuan tarif tol. Apabila masih menanggung kerugian karena tarif tol harus ditetapkan pemerintah, investor akan menerima semacam subsidi atau yang disebut public service obligation. Kompensasi lain dalam pengaturan risiko juga akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Apabila keseluruhan risiko dibebankan kepada investor, perbankan enggan mem-back up permodalan karena pasti berisiko sangat tinggi. Contoh yang paling dekat selalu masalah pertanahan. Maka dari sisi ini, dibutuhkan jaminan dan kepastian dari pemerintah yang akan turut menanggung risiko tersebut. Pendek kata, pemerintah ingin membantu meringankan beban maupun risiko.

- Inilah sebuah kebijakan yang diperkirakan cukup ekektif. Di samping itu, tepat waktu mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur sudah semakin mendesak. Dalam banyak hal, harus diakui ketertinggalan kita dibanding dengan negara-negara lain yang lebih cepat bergerak dan tumbuh pesat perekonomiannya karena faktor satu ini. Contoh cukup nyata adalah China yang jelas-jelas mampu memacu perekonomian dan menarik investor asing dengan mengutamakan pengadaan infrastruktur terlebih dahulu. Tanpa itu, iklim usaha tak akan bisa diperbaiki. Betapa pun faktor lain seperti kestabilan sosial, politik, keamanan serta kepastian hukum itu penting, hal yang tidak kalah penting lagi adalah ketersediaan infrastruktur.

- Hal itu akan langsung berpengaruh pada efisiensi, di samping kelancaran produksi dan distribusi. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dan kondisi perekonomian yang memanas awal 1990-an. Pada saat itu, ekonomi sedang tumbuh pesat dan investasi banyak berdatangan. Namun ternyata, infrastruktur kelistrikan kurang menunjang. Akhirnya, banyak proyek terhenti dan rencana investasi tertunda. Bagi kita, kelambanan pengembangan di wilayah Indonesia timur juga karena keterbatasan prasarana yang secara umum lebih banyak menumpuk di Jawa. Sekarang saatnya mengejar ketertinggalan dalam bidang ini. Pemberian insentif oleh pemerintah merupakan langkah nyata yang diharapkan.