WONOGIRI- Pembangunan fisik prasarana dan sarana infrastruktur pedesaan bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) bahan bakar minyak (BBM) bernilai Rp 25 miliar untuk 100 desa di Kabupaten Wonogiri, terlambat direalisasi, padahal pada 2005 tinggal tersisa satu setengah lagi.

Keterlambatan merealisasi PKPS-BBM karena upaya sosialisasi baru dilaksanakan Senin (14/11), di Pendapa Kabupaten Wonogiri. Terkait dengan keterlambatan tersebut, Wakil Bupati dokter Y Sumarmo menginstruksikan perlunya dilakukan percepatan pelaksanaan.

''Agar bantuan itu tetap dapat direalisasi, di sisa waktu yang tinggal sedikit pada 2005 ini,'' tandasnya.

Saat memberi sambutan pada pembukaan sosialisasi PKPS-BBM, kemarin, Sumarmo mengimbau pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. ''Meski terhitung terlambat dan daerah lain sudah rampung, usahakan agar tetap tepat mutu, waktu, sasaran, manfaat, dan tepat administrasi serta terjauhkan dari tindak penyimpangan dan KKN,'' tegasnya.

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonogiri Sutomo Sutowidjojo mengatakan, Kabupaten Wonogiri terhitung menerima alokasi terbesar untuk PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan. Yakni 100 desa, masing-masing mendapatkan bantuan dana Rp 250 juta. ''Alokasinya terbesar, mengingat kabupaten lain hanya mendapatkan 20-30 desa, sedangkan Wonogiri memperoleh 100 dari 294 desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri,'' ujarnya.

Itu semua, tutur Sutomo, merupakan hasil perjuangan dan kerja keras Pemkab Wonogiri, dalam upaya mendapatkan bantuan ke pemerintah pusat.

Keberadaan PKPS-BBM dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin pedesaan.(P27-42s)