KOTA-Solidaritas Masyarakat Pinggiran Kota Surakarta (Sompis), menolak rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Klithikan Monumen 45 Banjarsari ke Semanggi, Pasar Kliwon.

"Dengan alasan apa pun kami menolak rencana relokasi PKL dari Banjarsari ke Semanggi. Itu sesuai dengan hasil rapat kami dengan beberapa paguyuban PKL dan kaum marginal lainnya beberapa waktu lalu," kata Edi Sarnyoto, pengurus harian Sompis, kemarin.

Sompis yang beranggotakan beberapa paguyuban PKL, pengemudi becak, dan pengamen itu akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan menggelar rapat bersama seluruh paguyuban PKL serta PKL-PKL di wilayah Solo.

"Kami akan menyiapkan advokasi untuk memperjuangkan nasib PKL Banjarsari, termasuk PKL lainnya. Sebab, rencana relokasi PKL Banjarsari membuat nasib PKL lainnya di ujung tanduk," jelas Edi.

Apalagi, lanjut dia, Wali Kota Joko Widodo telah mengeluarkan SK No 731/183/1/1005 untuk menertibkan PKL.

"Semestinya, jika Pemkot memiliki iktikad baik, rencana relokasi PKL disosialisasikan kepada PKL secara kontinu sehingga tidak berkesan ditinggalkan. Kalau kami ikut dilibatkan, rencana itu bisa diterima oleh semua pihak," tegasnya.

Sompis, lanjutnya, juga akan mendata ulang PKL di Banjarsari. Sebelumnya Kantor Pengelolaan PKL telah mendata di lokasi itu ada 989 PKL. Namun hasil pendataan itu masih sepihak, karena tanpa melibatkan PKL.

"Kami perlu mendata sendiri, karena tidak sesuai dengan di lapangan. Seharusnya Pemkot melibatkan kami dalam pendataan sehingga hasilnya tepat," ujarnya.

Tak Mengena

Sebagaimana diberitakan, sesuai dengan pendataan Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Publik (Kompip), salah satu LSM pendamping PKL di Solo, ada seribu lebih PKL di Banjarsari. Namun, berdasarkan pendataan Kantor Pengelolaan PKL, ada 989.

Edi menilai, secara proyek grand design relokasi PKL ke kawasan Semanggi cukup bagus. Namun secara sosial-ekonomi tidak mengena.

"Apalagi selama proses relokasi nanti para PKL tidak diberi jaminan hidup. Lalu, dari mana kami memperoleh makan? Padahal prosesnya kan tidak sebentar."

Sementara itu, Kantor Pengelolaan PKL akan segera mendata ulang PKL di atas lahan seluas 17.822 m2 di Monumen 45 Banjarsari.

Kepala Kantor Pengelolaan PKL Bambang Santosa mengatakan, pendataan itu dengan menempel stiker pada kios.

Mengenai penambahan jumlah PKL, dia menduga lantaran ada anggota keluarga yang masuk dalam keluarga pemilik kios yang sudah terdata sebelumnya.

"Memang mungkin saja terjadi peningkatan, tetapi bisa jadi itu ikut keluarganya yang sudah mapan. Karena itu, kami akan mendata ulang," tuturnya.

Sementara itu, rencana relokasi PKL diperkirakan menelan biaya Rp 9,6 miliar dengan bentuk kios alternatif ketiga, yakni pintu penuh. Alternatif pertama tanpa pintu membutuhkan Rp 4,5 miliar. Alternatif kedua, berpintu setengah, Rp 5,4 miliar.

Sesuai dengan jadwal relokasi, direalisasi Juni 2006 dan revitalisasi hingga penyelesaian proyek di Semanggi Juli 2006. (G13-27t)