MALANG - Rumah yang dikontrak Dr Azahari cs di Jalan Flamboyan A1/7, Songgokerto, Batu, Jatim, bakal diambil alih pemerintah daerah untuk dijadikan monumen. Bentuk penyelesaiannya, menurut Wali Kota Batu Drs Imam Kabul MSi MHum, masih menunggu kejelasan dari Mabes Polri.

Rumah tersebut masih dalam pengawasan Polri dan dipasangi garis polisi. Setelah garis kuning itu dilepas, warga yang datang ke sana semakin sedikit. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pengunjung datang ke lokasi berbondong-bondong. Bahkan bermunculan parkir dan warung tiban.

Keinginan Wali Kota membangun monumen di tempat penyergapan Dr Azahari akan tetap dilanjutkan. Pembangunan monumen itu bukan sebagai penghargaan terhadap sosok Dr Azahari, melainkan sebagai objek pendidikan bagaimana peran kepolisian menumpas gerakan terorisme.

"Di monumen Flamboyan ini juga ingin memberi gambaran bagaimana kegiatan polisi menyergap dan menumpas jaringan Dr Azahari. Selain itu, kami ingin memberi gambaran tewasnya Dr Azahari dan anak buahnya dalam baku tembak dengan Detasemen 88 Mabes Polri,'' ujarnya.(jo-60v)

Inpres Larangan Pejabat Berbisnis

BUSAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatur pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang berbisnis.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden di pesawat Kepresidenan Airbus A330-341 satu jam menjelang mendarat di Gimhae Air Base Busan, Kamis.

Presiden berada di Busan untuk mengikuti KTT APEC yang diikuti 21 pemimpin ekonomi Asia Pasifik dan akan berlangsung 18-19 November 2005 di Busan. Inpres yang mengatur pejabat yang berbisnis tersebut menurut Presiden akan segera dikeluarkan mengingat saat ini berkembang wacana dalam masyarakat terhadap gejala timbulnya "dwifungsi politisi".

"Saya memang sedang merancang dan mempersiapakan sebuah instruksi presiden untuk menata atau mengatur hal ini. Tujuannya jelas, yaitu agar tidak terjadi penyelewenagan atau penyalah-gunaan wewenang dan kekuasasan yang bisa merugikan pihak tertentu," kata Presiden yang tampak tampil santai dengan menggunakan kaos sweater berwarna coklat.

Presiden yang berbicara ketika pesawat berada 12km di atas Luat Cina Selatan mengatakan, dulu pada saat Orde Baru orang berbicara tentang dwifungsi ABRI. Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Luky Djani, mengatakan, yang dibutuhkan untuk mencegah bisnis menteri, anggota DPR, dan pejabat lain, sebenarnya bukan keputusan presiden (keppres), melainkan Undang-Undang (UU) Larangan Bisnis Pejabat.

Menurut dia, keppres atau peraturan pemerintah (PP) tidak diperlukan karena larangan itu harus dijabarkan secara detail dalam UU. ''Seharusnya, mereka dilarang menerima uang di luar penghasilannya sebagai pejabat,'' katanya.

Pejabat, kata Luky, seperti kepala negara, kepala daerah, menteri, dan anggota DPR, harus secara tegas dilarang mengutip fee dari proyek-proyek dan uang jasa. Harus diharamkan, misalnya anggota DPR yang pengusaha pertambangan dan kehutanan, mendapatkan posisi sebagai anggota komisi terkait. (ant,aih-48,60m)

Bursa Kerja Online Diminati

SEMARANG- Fasilitas bursa kerja online milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah diminati pencari kerja. Setiap hari, puluhan angkatan kerja bergiliran mendatangi ruang khusus di kantor dinas tersebut di Jalan Pahlawan.

Disnakertrans menyediakan fasilitas tiga komputer baru dengan akses internet gratis. Dalam situs bursakerja-jateng.com tersebut, selain menyediakan ratusan jenis lowongan pekerjaan di perusahaan dalam negeri dan luar negeri, juga memuat informasi mengenai magang kerja bagi mahasiswa.

''Fasilitas ini gratis tidak cuma untuk pelamar (pencari) pekerjaan tapi juga perusahaan yang ingin informasinya diketahui umum. Supaya mudah, pelamar yang berminat tinggal mengisi formulir online. Bila perusahaan cocok, sewaktu-waktu dia bisa dipanggil dan tinggal menyertakan persyaratan yang dibutuhkan,'' ujar Suharti dari Bagian Bursa Kerja Online (BKO) Disnakertrans Jateng, belum lama ini.

Kepada Suara Merdeka, sejumlah pelamar mengaku lebih mudah mendapatkan informasi melalui layanan tersebut. Bahkan di antara pencari kerja tersebut tidak hanya berasal dari Semarang, namun dari luar kota. (H12-60)

Polly Tidak Akui Ibu Angkatnya

JAKARTA - Kendati sempat bertemu 1 hingga 2 kali, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak merasa pernah diangkat anak oleh Hian Tan. Bahkan, Polly menuding Hian sebagai intel Mabes Polri. Bantahan itu diberikan Polly dalam sidang perkara pembunuhan aktivis HAM Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis (17/11).

"Tidak benar kalau Hian Tan adalah ibu angkat saya. Saya ketemu dia sekitar 1 hingga 2 kali di Irian. Hian Tan waktu itu pernah menemui saya di Mabes dan mengaku dirinya adalah intel Mabes. Jadi mana bisa saya ketemu dia yang cuma 1 hingga 2 kali tiba-tiba menjadi mama angkat. Mama angkat dari mana itu," cetus Polly.

Untuk itu, Polly pun meminta agar Hian Tan dihadirkan dalam sidang. Sementara itu, agen Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwo Prajono (56) yang dihadirkan sebagai saksi mengaku, pernah meminta Adnan Buyung Nasution untuk mengingatkan Munir. Muchdi mengatakan, dalam pertemuan tidak formal dia pernah secara langsung meminta Adnan Buyung untuk mengingatkan Munir tentang kevokalannya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. (dtc,ant-60v)

Calon TKI Diberi Kredit Rp 4 Juta

SURABAYA- Akibat kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) menaikkan harga BBM, jumlah pengangguran di Jatim meningkat drastis. Salah satu cara paling efektif menekan angka pengangguran adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai TKI.

Dalam konteks membantu calon TKI bisa berangkat ke negara tujuan, khususnya Malaysia, Komisi E DPRD dan Pemprov Jatim bersepakat mengucurkan kredit Rp 4 juta kepada masing-masing calon TKI yang akan berangkat ke negeri jiran tersebut. "Kebijakan ini efektif kita berlakukan pada tahun anggaran 2006," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar, kepada wartawan, di Surabaya, Kamis (17/11) siang. Berdasarkan data, kini 1,350 juta tenaga kerja produktif menganggur di Jatim. Padahal, sebelum kebijakan menaikkan BBM, hanya 1 juta tenaga kerja yang menganggur di provinsi berpenduduk 35 juta jiwa itu.

Menurut Saleh Mukadar, pengiriman TKI Jatim ke Malaysia adalah salah satu terapi jitu menekan angka pengangguran di provinsi ini.

"Apalagi kita dengan Malaysia telah meneken MoU bahwa Jatim diminta untuk mengirimkan 450.000 tenaga kerja ke Malaysia. Karena itu, tahun 2006 kami akan mengirim 150.000 TKI ke sana," jelasnya. (G14-60t)