JAKARTA- Polemik impor beras belum usai. Setelah mendapat penolakan dari petani, kini giliran Komisi VI DPR RI meminta pemerintah menunda rencana impor beras.

"Tapi kalau untuk buffer stock biarlah pemerintah yang memutuskan," kata Ketua Komisi VI Didik J Rachbini dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Didik menegaskan, Komisi VI akan tetap konsisten membela kepentingan petani dan berupaya agar kebijakan impor beras tidak merugikan sektor pertanian.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mengancam akan mempermasalahkan impor beras jika ternyata menyebabkan harga beras anjlok. "Kalau impor membuat harga melorot akan menjadi masalah di Komisi ini," tandas Didik.

Untuk membicarakan rencana impor beras dan berbagai persoalan lain, Komisi VI akan mengundang Mendag Mari Pangestu pada Senin 24 November. Ia berharap Mari bisa menghadiri undangan Komisi VI karena pada tanggal tersebut acara APEC sudah selesai.

Saat ini Mari tengah menghadiri APEC di Busan, Korsel yang berlangsung 17-19 November. "Kita minta Mendag hari Senin bisa hadir mendatangi DPR karena APEC sudah selesai," ujar Didik.

Revitalisasi Pertanian

Sekjen Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Henry Saragih mengemukakan impor beras yang dilakukan pemerintahan SBY dinilai serikat petani sebagai bukti tidak konsistennya pemerintah melakukan revitalisasi pertanian.

Pemerintah tidak punya alasan memberikan izin impor ke Bulog karena dua syarat untuk boleh dilakukannya impor tidak terpenuhi, yaitu pembukaan izin impor baru bisa dilakukan jika stok beras Bulog di bawah 1 juta ton dan harga beras sudah melebihi Rp 3.500.

Persyaratan ini belum terpenuhi, karena melihat kondisi di lapangan harga beras masih berkisar Rp 3.000-Rp 3.400 per kilogram.

Sedangkan produksi masa panen periode Februari-Maret 2006 diperkirakan menghasilkan gabah sebanyak 60 juta ton.

"Adanya impor beras justru akan membuat harga beras lokal turun. Dari pada impor, lebih baik uang devisa negara ini untuk subsidi. Impor beras ini bukti tidak konsistennya pemerintahan SBY dengan kebijakan revitalisasi pertanian," kata dia.

Dia mengatakan hal itu di sela demo yang dilakukan 500 petani untuk menolak impor beras di depan kantor Departemen Perdagangan (Depdag), Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Kamis (17/11/).

FSPI menuding impor ini sebagai desakan dari pedagang yang ingin mencari untung sebesar-besarnya. Selain itu pemerintah juga ditekan oleh World Trade Organizations (WTO) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Menurut kabar, beras impor tersebut baru berlabuh. Kita minta jangan sampai beras tersebut didistribusikan," ujar Henry. (dtc-59)