BANDUNG- Pemerintah mengharapkan, Blok Cepu dapat segera dioperasikan. Permasalahan antara kontraktor Pertamina dan Exxon mengenai pelaksana operasi di lapangan sebaiknya tidak menghambatnya.

Pasalnya, tak hanya pemerintah, rakyat Indonesia pun dirugikan oleh adanya masalah tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Senin, di Bandung.

''Kami ingin secepatnya. Kalau tidak selesai-selesai, produksi nasional juga ikut menunggu, padahal potensi Cepu sangat besar, yakni antara 170.000-200.000 barel minyak mentah per hari,'' tandas Purnomo.

Permasalahan pengoperasian Blok Cepu, lanjutnya, terhambat pada masalah mikro antarkorporat. Sementara itu, persoalan makro antara pemerintah dan kontraktor sudah selesai September lalu, termasuk penentuan bagi hasilnya.

Sebenarnya, permasalahan dua kontraktor tersebut sudah ditengahi. Kewenangan pemerintah yang sebatas memberikan saran sudah disampaikan. Purnomo pun mengaku tidak tahu persis persoalan utama di antara keduanya sehingga pengoperasian Blok Cepu belum terlaksana.

''Saya sudah memberi tahu mereka, kalau terus mundur akan rugi semua,'' tandasnya.

Pemerintah mengusulkan, Blok Cepu dapat dioperasikan secara kerja sama. Teknisnya, mereka dapat membentuk joint venture atau badan operasi baru.(dwi-60t)

20 Korban Mandala Tolak Santunan

MEDAN- Paling sedikit 20 dari 151 korban dan keluarga korban kecelakaan pesawat Mandala di Medan 5 September, menolak uang santunan. Penolakan itu, menurut keterangan yang diperoleh di Medan kemarin, karena penerima santunan tidak dibolehkan menggugat perusahaan Boeing yang merupakan produsen pesawat tersebut, seperti yang tertera dalam poin satu dan empat surat pelepasan hak yang dibuat Mandala.

Ketua Asosiasi Korban Kecelakaan Pesawat Mandala RI 091, Waspada Sinulingga, mengatakan, Mandala mengelabui keluarga korban kecelakaan pesawat Mandala RI 091 dengan memberikan santunan yang mengikat.

Penerima bantuan tidak dibolehkan menggugat Boeing, produsen pesawat Boeing 737-200 yang digunakan Mandala yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan. Semua tudingan itu tidak bisa dikonfirmasikan kepada pihak Mandala.

Lebih lanjut dia mengatakan, paling sedikit 20 korban dan keluarga korban belum mau menerima uang santunan dari Mandala, karena diharuskan menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab secara hukum, yang isinya dinilai merugikan.

"Korban dan keluarga korban tidak boleh lagi menggugat pihak mana pun, khususnya perusahaan Boeing di AS," katanya.(ant-60t)

39 Calon Bersaing di Muswil

SEMARANG - Tiga puluh sembilan orang calon ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah bakal bersaing dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) 2005, 18-20 November, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ketua Panitia Muswil Drs Marpuji Ali, Senin (14/11) menjelaskan, Muswil itu mengagendakan tiga kegiatan yakni pertanggungjawaban Pengurus Wilayah periode 2000-2005, penyusunan program kerja bagi pengurus periode 2005-2010, dan memilih pimpinan wilayah periode 2005-2010.

''Sudah ada ketetapan dari Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) di mana terdapat 39 calon tetap yang disepakati untuk dipilih,'' kata dia.

Semula, yang dijaring dari seluruh Muhammadiyah di Jateng sebanyak 110 orang. Kemudian dilakukan penelitian dan seleksi serta berhasil ditetapkan 72 orang. Selanjutnya, melalui Muspimwil ditetapkan ke-39 orang yang akan dipilih dalam Muswil.

Dari ke-39 calon tetap itu tidak ada nama H Dahlan Rais, ketua PW Muhammadiyah periode 2000-2005. Sesuai aturan, dia tidak diperbolehkan mencalonkan lagi karena yang bersangkutan sudah terpilih menjadi Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Jabatannya sekarang sebagai Sekretaris PP.

Marpuji Ali yang juga Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jateng ini menambahkan, Muswil itu akan memperebutkan sekitar 1.250 suara. Mereka yang memiliki hak suara yakni dari unsur pimpinan wilayah (13 orang), perwakilan tujuh organisasi otonom Muhammadiyah tingkat wilayah masing-masing dua orang (14 orang), 35 pengurus daerah masing-masing empat orang (140 orang), ketua cabang (498 orang), dan wakil cabang (570 orang).(G17-60v)

Said Agil Bantah Keterangan Saksi

JAKARTA- Mantan Menteri Agama Said Agil Husen Al Munawar yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU) membantah keterangan saksi mantan bendahara Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/11).

"Untuk pengeluaran uang di bawah Rp 10 juta dilakukan oleh dirjen, di atas Rp10 juta baru oleh menteri. Tetapi dalam kenyataannya ada yang di atas Rp10 juta dikeluarkan oleh dirjen," kata Said Agil, menanggapi keterangan mantan bendahara BPDAU M Abdul Rosjak.

Dalam keterangannya Abdul Rosjak menjelaskan bahwa Said Agil kerap kali mengeluarkan keputusan pengeluaran uang dari DAU termasuk untuk nominal di bawah Rp10 juta dan beberapa kali tidak ada bukti atau kuitansi.

"Saya ada buktinya, jadi ada dua jalur. Begitu ada nota kepada Dirjen atau langsung ke bendahara. Kalau langsung ke bendahara itu juga dimintakan persetujuan pada dirjen. Sedangkan bila ada nota dari dirjen dimintakan persetujuannya pada bendahara," ujar Said Agil. Ia menyatakan bahwa semua kuitansi ada dan Said Agil berani mengangkat sumpah untuk hal tersebut. "Saya berani mengangkat sumpah bahwa kuitansi-kuitansi itu ada. Itu semua saya serahkan kepada Sekretaris Menteri (Sekmen)."(ant-60)