SEMARANG - Sebanyak 1.600 lebih kartu subsidi langsung tunai (SLT) program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM) di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, hingga kemarin belum dicairkan.

PT Pos Indonesia (Persero) mencatat, sekitar 640 dari 69.646 kartu yang dibagikan kepada rumah tangga miskin (gakin) di Kota Semarang belum dicairkan. Begitu pula 1.000-an kartu yang diterima 99.217 keluarga di Kabupaten Demak, juga belum diuangkan.

Kepala Kantor Pos Besar Klas II Semarang, Djoko Suhartanto, memperkirakan ada dua kemungkinan belum dicairkannya kartu SLT senilai Rp 300 ribu/KK/triwulan itu.

Pertama, gakin yang menerima SLT tidak datang ke loket-loket PT Pos Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Kedua, kartu itu ditahan Badan Pusat Statistik (BPS) karena dinilai salah sasaran. ''Kendati demikian, sekitar 98% kartu SLT sudah dicairkan. Pembayaran dilakukan di loket-loket yang disediakan PT Pos Indonesia,'' ujar Djoko, Sabtu (12/11).

Warga pemegang SLT yang belum mencairkan dana, kata dia, masih dapat mengambil bantuan itu, meski periode triwulan pertama sudah berakhir. Sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, SLT triwulan pertama diberikan untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2005.

''Namun, pemegang kartu masih bisa mengambil dana SLT triwulan pertama pada pengambilan triwulan kedua. Pencairan dapat dilakukan di kantor pos cabang terdekat, atau di Kantor Pos Besar Semarang,'' imbuhnya.

Djoko menambahkan, dana yang belum diambil gakin hingga kini masih disimpan di kantor pos dalam bentuk uang tunai. Ia mengatakan, dana itu belum dikembalikan karena belum ada instruksi dari pemerintah pusat. Lagi pula, kantor pos harus selalu siap apabila ada gakin yang ingin menguangkan kartu.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Semarang, Rusdiarto HS mengungkapkan, pihaknya telah menahan sekitar 600-an kartu yang dinilai tidak tepat sasaran, karena penerimanya telah meninggal dunia, pindah, dobel, atau dinilai tidak layak. Selanjutnya, kartu-kartu itu akan dikembalikan ke Jakarta.

Pendataan Susulan

Sementara itu, pendataan susulan direncanakan berakhir besok (15/11). Rusdiarto menegaskan, tidak ada kuota untuk data susulan penerima SLT. Pihak BPS, lanjut dia, menerjunkan sekitar 1.200 petugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi. ''Namun, tidak semua RT dan RW didatangi. Yang diverifikasi hanya warga yang diusulkan layak menerima bantuan tunai,'' ujarnya.

Karena itu, BPS melakukan semacam seleksi awal sebelum verifikasi. Menurut Rusdiarto, ada 14 kriteria yang menjadi pedoman layak tidaknya seseorang diusulkan menerima SLT. Warga yang memenuhi lebih dari sembilan kriteria, akan didatangi petugas dan diusulkan ke pusat.

Soal penghasilan, misalnya, mereka yang berhak adalah kelompok sangat miskin berpenghasilan Rp 120 ribu/orang/bulan, miskin berpenghasilan Rp 150 ribu/orang/bulan, serta hampir miskin berpenghasilan Rp 175 ribu/orang/bulan. Selain itu, ada parameter kondisi rumah, kepemilikan barang berharga, dan jumlah tanggungan anak sekolah.

''Kriteria itulah, yang terus disosialisasikan kepada para ketua RT agar warga memahami dan menerima, bahwa orang yang menerima SLT harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut,'' lanjutnya.

Rusdiarto menegaskan, BPS berupaya melakukan pendataan seobjektif mungkin. Setelah diverifikasi oleh pemerintah pusat, pihaknya berinisiatif memasang semacam daftar sementara penerima SLT. Data itu, dipampang di kelurahan untuk dicermati warga. Apabila ada kekeliruan atau dinilai tidak layak, warga dapat segera melapor ke kelurahan. (H5-44a)