PURBALINGGA - Jumlah rumah tangga miskin (RTM) susulan yang namanya minta dimasukkan dalam daftar penerima subsidi langsung tunai (BLT) tahap II mencapai 97.591 keluarga.

Jumlah ini melampaui jumlah RTM yang menerima SLT tahap I, yaitu 91.638 keluarga. Bila jumlah itu disetujui semua maka penerima SLT tahap II 189.229 keluarga.

''Jumlah RTM susulan ini akan diverifikasi dulu di tingkat desa oleh tim yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. BPS nanti tinggal memverifikasi hasil dari desa. Hampir di semua kecamatan data susulan RTM ini mengalami lonjakan,'' papar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi SLT Heny Ruslanto.

Sebagai contoh, di Kecamatan Karangreja yang jumlah penerima SLT tahap I hanya 4.483 RTM, saat ini ada data susulan hingga 4.534 RTM. Demikian pula di Kecamatan Kejobong. Jika pada pencairan SLT tahap I hanya tercatat 4.728 keluarga, pada tahap II RTM susulan yang minta SLT 5.924 keluarga.

Heny mengemukakan, masyarakat yang bersikeras ingin mendapatkan SLT tahap II melakukan berbagai cara. Antara lain dengan membuat kartu keluarga (KK) baru agar bisa didata sebagai keluarga miskin. Masyarakat juga membuat alasan-alasan yang tidak logis dalam pengaduannya agar namanya diusulkan sebagai keluarga miskin.

''Masak ada bujangan ngotot minta dibuatkan KK. Ini kan lucu. Masyarakat juga kurang paham jika SLT hanya untuk rumah tangga miskin bukan per kepala keluarga. Satu rumah tangga miskin bisa terdiri atas satu, dua, atau tiga anggota keluarga,'' paparnya.

Sosialisasi Lagi

Ketidaktahuan itu mengakibatkan munculnya penilaian masyarakat bahwa pembagian SLT tidak adil. Banyaknya protes dan tekanan dari masyarakat pula yang menyebabkan jumlah RTM susulan yang ingin mendapat SLT tahap II membengkak hingga lebih dari 100% dibandingkan dengan RTM penerima SLT tahap I.

''Karena itu, kami akan menyosialisasikannya lagi. Sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami kriteria rumah tangga miskin dan sistem pendataannya. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat meredam aksi protes. Tentu disertai dengan pendataan yang melibatkan tokoh masyarakat,'' ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badjuri mengemukakan, sosialisasi mengenai kriteria RTM dan mekanisme pendataan sudah dilakukan di beberapa kecamatan. ''Kami berusaha secara intensif menyosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi protes sebelum memverifikasi,'' katanya.

Sementara itu, sejumlah kepala desa berharap, agar data susulan disetujui semua. Mereka khawatir menjadi sasaran kekecewaan warga yang namanya tercoret dari daftar.

''Sebaiknya BLT dihentikan dan diganti dengan usaha ekonomi produktif atau program padat karya di desa,'' saran seorang keala desa. (F10-55j)