KENTINGAN - Gerakan Wali Kota Joko Widodo bersama Wakilnya FX Hadi Rudyatmo selama tiga bulan lebih memimpin Solo, sejak dilantik 28 Juli lalu, dinilai masih dalam relnya. Meski demikian, diingatkan agar seluruh rencana dan gerakannya dilembagakan.

"Artinya, rencana paling tidak jangka pendek dan menengah harus dituangkan dalam dokumen yang terbuka dan mudah diakses rakyat. Gerakannya pun harus diturunkan ke lembaga atau unit-unit kerja yang mendukung. Tapi untuk sementara ini gerakan kedua pemimpin itu masih on the right track (di jalur yang benar-Red)," kata Dr Drajat Tri Kartono, pakar sosial politik dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS Solo, kemarin.

Agar hal tersebut dapat terus dipertahankan, lanjut dia, perlu ada kesamaan antara visi-misi Kota Solo, visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta keinginan masyarakat.

Dengan demikian, ada arah yang jelas dan bisa diterima atau didukung oleh berbagai pihak dalam penataan dan pembangunan kota ke depan.

"Dalam tiga bulan lebih kepemimpinannya, Wali Kota dan Wakilnya mesti mempertahankan kebersamaan, mengonsolidasi birokrasi, serta membuat cetak biru kepemimpinannya di masa mendatang," tambahnya.

Mengenai janji Wali Kota yang akrab disapa Jokowi bahwa dua tahun kepemimpinannya akan terjadi perubahan positif dalam pembangunan Solo, Drajat mengemukakan, target tersebut harus bisa dipenuhi.

Punya Masalah

Dari perspektif rakyat, menurut dia, berbagai hal antara lain transparansi birokrasi, pendidikan, kesehatan, akses pelayanan, serta menekan dan mengontrol kemungkinan KKN di birokrasi, tertuang dalam visi-misi saat masih dalam proses pencalonan sebagai wali kota dan wakilnya.

"Tetapi Pak Wali memang punya masalah, yakni mulai memimpin kota saat APBD 2005 berjalan. Berbagai visi-misi itu harus mulai terlihat pada APBD 2006 nanti," ujarnya.

Tahun pertama (2006), ujar dia, infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan sosial masyarakat, dan visi-misi yang sejak awal dikumandangkan, sudah harus mulai ditampakkan.

Termasuk menyangkut persebaran rumah-rumah sakit dan mal yang tidak hanya mengumpul di pusat kota serta rencana pemindahan dan lokalisasi PKL.

"Kalau semua infrastruktur dasar itu sudah dibuat dan dijalankan secara konsisten, baru pada tahun kedua (2007) pertumbuhan-pertumbuhan dan perubahannya muncul atau terlihat. Tapi jangan lupa, Wali Kota harus tetap mendengarkan pendapat kalangan akademis, tokoh-tokoh masyarakat, serta saluran-saluran informasi semacam pers dan LSM," tandasnya. (D11-27h)