PERSEPAKBOLAAN nasional sejak Liga Indonesia digulirkan sekitar satu dasawarsa lalu, secara resmi berbaju profesionalisme. Untuk itu kiprah tim-tim perserikatan dan Galatama dilebur menjadi satu wadah kompetisi. Kontrak dan gaji pemain dibuat resmi dan bermain sepak bola bisa menjadi tumpuan pekerjaan utama atau profesi. Sepak bola bukan hanya sebagai pekerjaan sambilan atau penyaluran hobi belaka. Diharapkan setelah bermain di tingkat profesional, prestasi persepakbolaan Indonesia bisa meningkat.

Namun harapan peningkatan prestasi tampaknya masih jauh panggang dari api. Salah satu faktor utama mandeknya prestasi adalah sikap amatir dari pengelola klub. Tidak bisa dipungkiri sebagian besar klub masih tergantung kepada figur tokoh sentral daerah setempat.

Tokoh pemerintah seperti gubernur, wali kota atau bupati diyakini bisa memberikan sumbangan finansial terbesar pendapatan suatu klub. Dengan wibawa dan pengaruh yang dimiliki, tokoh sentral mampu menggolkan lumbung dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tanpa uluran fulus APBD besar kemungkinan sebagian besar kiprah klub sepak bola di Tanah Air akan bertumbangan.

Di tengah krisis berkepanjangan sejak tahun 1997 dan ditambah beban berat kenaikkan BBM per 1 Oktober 2005, haruskah masyarakat pembayar pajak terus menanggung beban keuangan klub sepak bola nasional? Kasus defisit anggaran Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara (Persijap) sebesar Rp 1,2 miliar (Suara Merdeka, 28 September 2005), membuka mata kita semua bahwa mengelola klub sepak bola merupakan proyek merugi. Apakah memang benar demikian dan tidak ada cara lain untuk mengurangi beban uang rakyat?

Pendapatan

Pada Kompetisi 2005 baik di Liga Djarum maupun Copa Dji Sam Soe, pengeluaran Persijap sebesar Rp 8,772 miliar. Realisasi pendapatannya senilai Rp 7,221 miliar. Pendapatan klub diperoleh dari dana APBD 2005 sebesar Rp 4,1 miliar, bantuan gubernur Rp 500 juta, penjualan tiket Rp 1,6 miliar di samping sumber dana dari PSSI serta pihak swasta. Pengeluaran terbesar klub, kata Manajer Persijap Setiyono SE MM, adalah biaya kontrak serta gaji pemain dan pelatih.

Tentu saja tidak pada tempatnya kalau klub seperti Persijap Jepara dibandingkan AC Milan atau Barcelona. Di negara maju sepak bola sudah merupakan industri. Seperti layaknya kita membuka usaha dagang, begitulah klub-klub luar negeri dikelola. Klub bisa dimiliki perseorangan atau konsorsium. Sementara pemerintah bertugas mengawasi arus perputaran modal keuangan. Sementara di Tanah Air klub dikelola asal jalan untuk ikut kompetisi.

Satu hal yang masih membelit tim seperti Persijap, yaitu belum ada usaha serius mengatasi persoalan keuangan. Budaya mental "pengemis" saban tahun terus dilakukan segenap pengurus. Belum ada upaya sinergis dan berjenjang untuk menambah pendapatan, syukur-syukur mengurangi beban keuangan kas daerah.

Sebenarnya ada banyak hal bisa digali untuk menambah pendapatan klub. Seperti kata pepatah, "lebih baik memberi kail dari pada memberikan ikan." Dengan kail kita bisa mencari ikan namun kalau diberi ikan dalam tempo sekejap habis. Itulah yang terjadi di sebagian besar klub sepakbola nasional. Setelah "ikan" habis, sekejap pengurus kembali ke budaya semula, minta tambahan dana APBD.

Tentu tidak masuk akal kalau klub seperti Persijap dibiarkan tanpa dibantu APBD. Hanya saja bantuan tersebut perlu dipikirkan matang-matang dan setahap demi setahap dihapuskan. Nanti dalam jenjang waktu tertentu -misalkan 5 atau 8 tahun mendatang- Persijap mampu berdikari tanpa terus disuapi uang rakyat. Dengan mekanisme seperti itu secara tidak langsung budaya mental "pengemis" dapat terhapus.

Bengkel

Dana APBD bagi mereka harus dilihat sebagai modal yang harus dikembangbiakkan dan tidak melulu langsung dihabiskan kemudian minta lagi kalau kurang. Modal tersebut harus diputar untuk mendapatkan keuntungan. Puluhan ribu pendukung Laskar Kalinyamat merupakan aset berharga yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Pengurus bisa bermitra dengan pihak swasta membuka usaha, misalkan bengkel kendaraan roda dua. Mengapa bengkel? Karena konsumen roda dua khususnya terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk menarik konsumen, bagi suporter resmi yang punya kartu tanda anggota (KTA) klub mendapat potongan harga 10 persen. Dalam kesempatan tertentu segenap pemain perlu dilibatkan. Pemain memberikan semacam kenangan kepada konsumen seperti tanda tangan atau foto bersama.

Konser musik sering diadakan di Bumi Kartini. Mengapa pengurus tidak sekalian melibatkan diri? Persijap bisa kerja sama dengan pabrik rokok menggelar konser musik. Keuntungan pendapatan yang diperoleh nanti masuk anggaran pendapatan Laskar Kalinyamat.

Bisa juga diadakan lelang amal barang-barang milik pemain. Dari hasil lelang itulah akan didapat pemasukan yang bisa menyokong kehidupan klub. Masih banyak cara-cara cantik untuk meraup pendapatan. Hanya saja diperlukan kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk itu pengurus perlu melibatkan pihak swasta agar cawe-cawe mengurusi sepak bola Jepara.

Keterlibatan banyak pejabat Pemkab di satu sisi berdampak positf. Namun di sisi lain seorang pejabat sebenarnya sudah banyak pekerjaan mengurusi rakyatnya. Kalau ada pejabat publik melulu mengurusi sepak bola juga kurang tepat. Mereka digaji pemerintah untuk melayani masyarakat bukan melayani sepak bola belaka.

Fanatisme suporter perlu dilibatkan dalam pengelolaan tim. Mereka akan selalu mendukung Persijap manakala pengurus sendiri bekerja tanpa pamrih. Suasana Stadion Kamal Djunaedi yang tidak selalu mendukung penampilan anak-anak Jepara kalau lagi main jelek, menjadi bukti bahwa mereka selalu berharap Persijap sukses.

Potensi dan antusiasme yang begitu getol tidak boleh disia-siakan. Kekurangan modal tidak perlu ditangisi. Kas dana APBD Jepara sebenarnya sudah kembang-kempis untuk terus menopang hidup Persijap. Bupati Japara Drs H Hendro Martojo MM yang juga Ketua Umum Persijap mengeluh dana Jepara amat terbatas. Hendro mengajak masyarakat Jepara memahami pendanaan olahraga khususnya sepak bola (Suara Merdeka, 29 September 2005). "Bagi pemerintah, pembangunan untuk masyarakat luas tetap berjalan. Pada saat yang sama prestasi olahraga tidak boleh mandek atau merosot," katanya.

Prinsip terus mencoba dan belajar perlu dikembangkan pengurus Persijap. Terus disuapi uang rakyat tentu membuat klub tidak bisa dewasa dan mandiri. Semangat wiraswasta wong Jepara bisa dibuktikan di ajang sepak bola. Dan masyarakat luas yakin Persijap mampu mandiri dan menjadi pioner persepakbolaan nasional khususnya dalam penggalangan dana.(M Basuki Sugita, penikmat sepak bola, tinggal di Kudus-22)