logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 08 Nopember 2005 SALA
Line

Gubernur Tolak Alih Fungsi Kantor Tugub

KOTA - Permohonan Pemkot Surakarta agar bekas kantor Pembantu Gubernur (Tugub) di kawasan Banjarsari dialihfungsikan menjadi rumah dinas Wakil Wali Kota (Wawali), FX Hadi Rudyatmo, ditolak Gubernur Jateng, H Mardiyanto.

Melalui jawaban tertulis yang dikirimkan belum lama ini disebutkan, bangunan tersebut saat ini masih dipergunakan sebagai kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II serta Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jateng.

Sebelumnya, Pemkot telah mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur agar bekas kantor Tugub di kawasan Banjarsari dialihkan penggunaannya sebagai rumah dinas wawali. Upaya itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Pemkot akan rumah dinas wawali, mengingat hingga saat ini Pemkot belum bisa menyediakannya.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 109/2000 tentang Susunan Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wawali berhak mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Dengan adanya penolakan itu, mau tidak mau Pemkot harus mengalokasikan pembiayaan untuk pengadaan rumah dinas wawali. Sebab seusai dilantik 28 Juli lalu, Rudy -begitu wawali itu biasa disapa- menegaskan, tidak akan bersedia menempati rumah dinas bila harus mengontrak.

Tak Mau Kontrak

Ketua DPC PDI-P Surakarta itu hanya mau menempati, bila rumah dinas yang disediakan merupakan aset Pemkot.

''Kalau mengontrak, lebih baik saya tinggal di rumah saya sendiri. Lha wong saya punya rumah sendiri, ngapain harus ngontrak?'' kata Rudy.

Dia secara tegas menolak sistem yang diberlakukan pada pemerintahan sebelumnya, yakni mengontrakkan rumah pribadi wawali kala itu, J Suprapto sebagai rumah dinas. Setiap tahun, APBD menganggarkan sedikitnya Rp 50 juta untuk biaya kontrak. Jumlah itu, belum termasuk alokasi biaya untuk pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan mebelair.

Secara terpisah, Kepala Kantor Keuangan Daerah, Drs Anung Indra Susanto menyatakan, pengadaan rumah dinas bagi wawali akan diusulkan dalam pembahasan anggaran tahun depan. ''Tapi itu masih dibahas di kalangan internal,'' tandasnya.(G13-36a)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA