KOTA - Wali Kota Surakarta Joko Widodo berjanji akan menciptakan perubahan bagi Kota Solo setelah dua tahun menjabat. Setidaknya, masa tersebut cukup untuk melewati sejumlah tahapan menuju perubahan seperti yang dijanjikan pada masa kampanye dulu, yakni menjadikan Solo lebih baik dari masa sekarang.

''Kami baru bisa merasakan adanya perubahan itu setelah dua tahun. Pada saat itulah akan lebih jelas mana arah yang dituju,'' kata Wali Kota kepada Suara Merdeka, Senin (7/11).

Sejak dilantik 28 Juli lalu, Wali Kota yang kerap disapa Jokowi itu mengaku telah melakukan tahapan inventarisasi dan pemetaan permasalahan, baik yang terjadi di jajaran internal birokrat maupun di masyarakat. ''Tahapan awal itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu atau dua hari. Selanjutnya, kami memasuki tahapan konsepsi manajerial, tahapan kebijakan baru, kemudian tahapan action,'' paparnya.

Mengenai janji akan menggratiskan biaya pendidikan bagi keluarga pra sejahtera, mantan ketua Asosiasi Mebel dan Handicraft (Asmindo) Surakarta itu mengakui, selama ini masih mengacu pada program dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, dia berjanji akan memberikan dukungan alokasi pembiayaan melalui APBD.

''Yang jelas, kami akan berupaya agar perhatian di bidang pendidikan bisa sesuai dengan UU Sisdiknas dengan mengalokasikan 20 persen anggaran. Tapi tentunya harus melihat dulu struktur keuangan APBD,'' ujarnya.

Sejak awal, pengusaha ekspor impor mebel itu menyatakan terbuka bagi siapa saja yang ingin memberikan usulan dan masukan, berkait dengan pemerintahan yang akan dijalaninya hingga lima tahun ke depan.

Namun, mengenai konsep partisipatory budgeting seperti yang dipertanyakan salah seorang pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Surakarta, pihaknya telah melakukannya secara proporsional. Misalnya dengan memasukkan usulan yang disampaikan publik melalui wadah musyawarah perencanaan membangun mulai tingkat kelurahan hingga kota (Musrenbangkel, Musrenbangcam, dan Musrenbangkot).

''Kalau harus setiap tahapan dilibatkan, nanti yang terjadi malah miss-communication. Secara manajemen komunikasi, jadinya malah tidak karuan. Seperti wacana pembelian mobil dinas tempo hari, itu kan belum jelas. Tapi tanggapannya kan malah seperti itu,'' tutur dia.

Pembahasan APBD 2006 yang kini tengah dilakukan, kata dia, nantinya akan diajukan kepada DPRD. Di lembaga legislatif itu pun nantinya masih akan dilakukan public hearing, dengan mengundang sejumlah elemen masyarakat guna mencari masukan mengenai APBD yang tengah dikerjakan.

''Public hearing seperti yang dilakukan pada pembahasan APBD sebelumnya itu memang menjadi kewenangan legislatif. Tapi setidaknya, hal itu menjadi representasi dari participatory budgeting seperti yang dipertanyakan,'' imbuhnya. (G13-36h)