DESAKAN perlunya reshuffle kabinet kian menguat. Ketua DPR Agung Laksono bahkan terus mendesak dilakukannya perombakan kabinet. Kekhawatiran bila perombakan tidak dilakukan akan semakin melemahkan popularitas pemerintahan telah disampaikan Agung dalam berbagai kesempatan. Sekalipun terkesan enggan bicara banyak kepada publik, Ketua DPR merasa yakin presiden mempunyai pandangan yang sama mengenai permasalahan tersebut.

Secara defacto, kita tidak bisa mengelak begitu saja dengan mengatakan keterpurukan ekonomi karena faktor luar yang uncontrollable. Sebab, situasi makro saat ini memang tidak stabil terutama dengan indikasi anjloknya rupiah, menurunnya indeks harga saham, dan kenaikan harga BBM yang mendorong inflasi.

Fakta berbicara, nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin tidak menentu sampai pada angka yang tidak wajar dan masyarakat belum tahu kapan penurunan akan berhenti seperti sedia kala.

Perombakan kabinet memang bukan sesuatu yang haram dilakukan termasuk terhadap Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY-JK seperti sekarang. Yang harus diingat, penggantian anggota kabinet haruslah benar-benar merupakan pilihan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan.

Penggantian harus didahului dengan evaluasi. Langkah itu bisa dilakukan Presiden dengan membentuk tim evaluasi terhadap kinerja anggota kabinetnya. Masukan dari tim itulah bisa menjadi acuan dalam rangka mengganti anggota kabinet.

Usulan mengenai reshuffle memang santer disuarakan banyak pihak. Kabinet sudah berjalan satu tahun, akan aneh jika ada di antara para menteri yang belum perform, belum bisa menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Masalahnya, memang tidak ada jaminan bahwa reshuffle serta merta meningkatkan kinerja kabinet. Yang menjadi persoalan penting ialah tingkat koordinasi kebijakan menteri jajaran tim ekonomi.

Melalui analisis masyarakat terhadap realitas perekonomian bangsa seperti saat ini, tidak terlalu berlebihan jika banyak pihak yang mendesak Presiden merombak tim ekonomi kabinetnya. Apabila kondisi yang labil ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplikasi sosial yang dampaknya sangat besar bagi sendi - sendi kehidupan berbangsa. Kita berharap desakan perombakan kabinet akan membawa sentimen pasar ke arah yang lebih kondusif. Jika berhasil, untuk jangka panjangnya dapat mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah.

Yang terpampang ke publik dan memaksa banyak pihak menyuarakan perlunya reshuffle adalah lemahnya koordinasi dalam tubuh kabinet SBY-JK. Persoalan koordinasi kebijakan sesungguhnya sudah ada sejak awal ketika Presiden SBY membentuk kabinet pelangi, sesuatu yang sulit dihindari mengingat presiden terpilih berasal dari partai kecil yang tidak memiliki basis kuat diantara anggota parlemen.

Publik cukup mafhum bahwa proses pembentukan kabinet yang alot ketika itu, karena ada beberapa menteri yang berasal dari kubu SBY, tetapi banyak juga yang berasal dari Wapres Jusuf Kalla selain dari partai lain pendukung pemilu yang mengusung SBY.

Apabila pada akhirnya struktur kabinet pemerintahan SBY?Kalla memang harus dirombak, secara prioritatif tujuan awal perombakan harus lebih dikedepankan yaitu untuk mengefektifkan kinerja kabinet agar dapat memberi perubahan pada masyarakat. Khususnya dalam memecahkan problem keterpurukan ekonomi sebagaimana yang terjadi saat ini. Hal ini semata-mata sebagai titik tekan dari kebijakan yang dilakukan Presiden khususnya dan seluruh birokrasi pemerintah pada umumnya agar tidak menampakkan kesan hanya sebagai sensasi belaka.

Demi tercapainya tujuan yang diharapkan, pemerintah dan Presiden khususnya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, jika perombakan kabinet dianggap sebagai jalan terbaik untuk mencegah komplikasi sosial, perombakan itu harus dapat memperbaiki koordinasi Presiden selaku pemimpin negara dengan para menteri kabinet.

Selain itu, perlu komunikasi yang lebih baik, misalnya antara pemerintah dan bank sentral karena pengembangan suatu kebijakan untuk menanggapi masalah juga ditentukan oleh jalinan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Disamping itu, dibutuhkan menteri-menteri yang mampu menjawab tantangan, terutama dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia hingga lima tahun ke depan.

Kedua, perombakan kabinet khususnya sektor ekonomi seperti Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan harus dapat memberikan harapan baru bagi pasar sebab kondisi stabilitas perekonomian bangsa akan banyak ditentukan oleh situasi pasar. Misalnya, kinerja ekonomi Indonesia ke depan hendaknya dapat menyinambungkan naiknya harga minyak di pasar dunia yang antara lain ditandai dengan krisis energi dan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Agar kebijakan ini dapat melangkah pada sasaran yang diinginkan, maka orang -orang yang memegang kendali harus memenuhi kriteria profesional dan kompetensi. Bukan justru sebaliknya, mencari pengganti berdasarkan deal-deal politik atau pertimbangan yang didasarkan atas kepentingan partai.

Kegagalan pemerintah untuk mencegah anjloknya kurs rupiah sebenarnya tidak selalu disebabkan karena rapuhnya fundamental ekonomi, tetapi karena persepsi negatif pelaku-pelaku pasar terhadap koordinasi kebijakan antara aspek moneter, fiskal dan investasi.

Gubernur BI Burhanudin Abdullah harus berkordinasi dengan Menteri Keuangan Jusuf Anwar untuk memastikan bahwa kenaikan suku bunga tidak justru menghantam sektor riil dan memperlemah investasi.

Langkah semacam itu harus dilakukan seiring dengan kebijakan Mendag Marie Pangestu dan Menperind Andung Nitimihardja untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mendorong investasi di semua sektor. Tetapi sayangnya logika sederhana soal koordinasi ini tidak selalu bisa berjalan karena ketidakjelasan visi dan arah kebijakan menyangkut ketiga aspek kebijakan makro sementara para menteri berkutat pada paradigmanya sendiri-sendiri.

Belum lagi jeleknya koordinasi di tingkat pengambil kebijakan antara presiden dan wapres. Ketika Wapres Jusuf Kalla semakin percaya diri karena menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena menguasai mayoritas parlemen, situasi makin sulit karena koordinasi kebijakan antara presiden dan wakilnya menjadi masalah. Dalam koordinasi perjanjian damai dengan GAM dalam masalah Aceh, koordinasi antara presiden dan wapres tampak kurang harmonis.

Demikian juga ketika memutuskan kebijakan kenaikan BBM awal Oktober silam. Nampak antara SBY dan JK belum ada kesepakatan yang matang besaran prosentasi kenaikan BBM. Kalla ingin kenaikan harga BBM sesegera mungkin demi menyelamatkan anggaran.

Besarannya 50-80 persen. Bahkan demi mengamankan kebijakan itu, Kalla bergerak cepat menyosialisasikan kebijakan itu. Ia aktif menemui dan berbicara di media serta rajin menyatroni para politisi di parlemen. Sementara SBY terkesan mengulur waktu - konon karena informasi intelijen yang memperkirakan terjadi efek luar biasa jika kenaikan BBM lebih dari 50 persen. (Tempo, 30 Oktober 2005).

Buruknya koordinasi diantara pucuk pimpinan kemudian menghasilkan beberapa kubu dalam kabinet sendiri. Dalam membahas asumsi RAPBN yang mendapat kritik dari masyarakat, konon SBY hanya berpegang pada optimisme Mentamben Purnomo Yusgiantoro bahwa patokan harga minyak internasional akan menurun ke level 40 dollar AS.

Di pihak lain, Menko Aburizal Bakrie, yang diam-diam didukung oleh Jusuf Kalla bahkan secara terbuka mengatakan patokan harga itu tidak realistis karena harga di pasar internasional sudah mencapai 70 dollar AS.

Pertanyaannya, sanggupkah SBY - Kalla melakukan semua itu? Dengan demikian, dalam situasi sulit sekarang ini, presiden mestinya berani membuat keputusan yang tegas dan konsisten serta arah kebijakan yang jelas bagi para anggota kabinetnya. Kecuali itu, kepemimpinan presiden yang cenderung lemah sebagai koordinator yang baik sehingga menciptakan kubu-kubuan dan pertentangan dalam kabinet harus dikikis.

Perombakan kabinet bukan barang haram, apalagi presiden sendiri pada awal pembentukan kabinet sudah membuka peluang itu. Tetapi yang penting, kabinet baru harus mampu membangun tim dan kinerja yang solid. Jika kondisi ini terulang, tinggal menunggu waktu kejatuhan pemerintahan hasil pemilu langsung pertama ini. (11)

- Paulus Mujiran, S.Sos, MSi, Alumnus Program Magister Administrasi Publik Undip, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata.