BALAI KOTA - Untuk kali pertama, halaman Balai Kota Surakarta dipergunakan untuk Shalat Idul Fitri pada 1 Syawal yang diperkirakan jatuh pada 3 November mendatang. Wali Kota Surakarta Joko Widodo beserta Muspida Kota dipastikan hadir.

Hal ini tentu berbeda dengan Shalat Id tahun-tahun sebelumnya, yang mana Wali Kota beserta Muspida mengikuti shalat di Stadion R Maladi Sriwedari.

Menurut Kasubdin Penyusunan Program Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan (DKRPP) Kota Surakarta, Drs Said Romadlon, penggunaan halaman Balai Kota untuk Shalat Id ini dimaksudkan untuk menampung jamaah sekitar yang kerap meluber hingga ke jalan.

"Sesuai imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyelenggaraan Shalat Id dilarang di jalan raya, karena dikhawatirkan bisa mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Halaman Balai Kota diperkirakan mampu menampung 2.000 sampai 3.000 jamaah, sehingga jamaah dari Kantor Pos, Telkom, dan sekitarnya bisa ikut bergabung," kata dia, Kamis (27/10).

Meski halaman Balai Kota dipergunakan untuk Shalat Id Wali Kota dan Muspida Kota, Shalat Id di Stadion R Maladi Sriwedari tetap diadakan. "Stadion Maladi tetap dipergunakan, karena bagaimanapun selama ini warga sekitar telah memanfaatkan tempat itu untuk Shalat Id," tuturnya.

Seusai Shalat Id, Wali Kota langsung menggelar open house di Balai Kota. "Untuk tahun sebelumnya memang digelar di Rumah Dinas Loji Gandrung. Tapi untuk tahun ini Wali Kota lebih memilih dipindah ke Balai Kota, sekaligus memasyarakatkan Balai Kota kepada warga Solo," paparnya.

Sementara untuk pengamanan selama pelaksanaan Shalat Id, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menyiagakan 15 personelnya. Jumlah itu belum termasuk pengamanan dari kepolisian. "Satpol PP akan menyiagakan sedikitnya 15 personel khusus untuk mengamankan pelaksanaan Shalat Id," kata Kepala Kantor Satpol PP, Supono SSos.

Sementara itu, sebelumnya Pemkot Surakarta akan membagikan zakat fitrah kepada 1.500 penyapu jalanan Selasa (1/11) di Masjid Baitul Hikmah kompleks Balai Kota.

Jumlah yang dibagikan itu berasal dari sebagian PNS, tidak hanya di lingkungan Pemkot, tapi juga dari PNS instansi vertikal di Solo, BUMD, dan BUMN.

"Masing-masing PNS membayar zakat fitrah 2,5 kilogram atau disetarakan dengan Rp 10 ribu. Jadi, total yang dibayarkan mencapai Rp 35 juta atau setara dengan delapan ton beras," jelas Said. (G13-16h)