PEMALANG- Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Kepala Kelurahan (Kalur) serta perangkatnya menggeruduk gedung DPRD Pemalang, siang kemarin.

Aksi itu sebagai protes atas pelaksanaan penyaluran subsidi langsung tunai (SLT) BBM di lapangan, banyak dijumpai persoalan. "Saya kemarin mau diwudani warga gara-gara dana kompensasi BBM. Karena itu, saya meminta DPRD segera mengambil sikap atas persoalan yang dialami hampir seluruh kades dan kalur di Pemalang," kata Kades Danasari, Masjudin saat menyampaikan orasi.

Rombongan atas nama Paguyuban Silaturahmi Pamong Desa (PSPD) Simongklang dipimpin oleh Ketua Toto Sugiarto.

Mereka diterima Ketua DPRD H Abdul Bashir, Wakil HU Kumpul Sutrisno dan H Lechan Imam Djajoeli, Komisi D serta Komisi A.

Di depan para wakil rakyat, para pamong desa dengan penuh emosi menyampaikan orasinya. Mereka menilai Badan Pusat Statistik (BPS) tidak koordinasi serta tidak melibatkan pemerintah desa, sehingga banyak terjadi kesalahan data penduduk miskin.

Selain itu dalam proses pendataan dan pencairan dana SLT tidak ada sosialisasi yang cukup, sehingga banyak pamong desa dan masyarakat yang tidak memahami kriteria miskin yang dimaksud. Sementara, tempat pencairan dana jauh dan sulit dijangkau.

"Kegiatan itu semata-mata bagi-bagi uang. Maksud dan tujuannya tidak bisa dipahami oleh masyarakat sebagai program yang positif," kata Toto.

Timbul Benturan

Dia menuturkan, akibat dari kesalahan itu timbul benturan antarmasyarakat. Terutama warga yang mendapatkan dengan warga yang tidak memperoleh SLT.

Dia mengungkapkan, tidak ada jaminan pengajuan daftar gakin baru akan mendapatkan dana susulan.

Lebih parah lagi, tutur dia, kini terjadi krisis kepercayaan terhadap pamong desa dan aparatur pemerintah.

Atas dasar itu mereka minta masyarakat memahami program tersebut. Mereka berharap Pemkab membantu persoalan yang timbul, PT Pos dan BPS agar lebih profesional dalam melaksanakan pendataan.

Dialog dengan DPRD belum juga memuaskan pamong. Mereka kemudian minta dihadirkan Bupati HM Machroes SH dan Kepala BPS Drs Wazirrudin. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu tersebut akan menindaklanjuti aspirasi para pamong kepada pemerintah pusat.(sf-52s)