BERBEDA dari anggaran tahun sebelumnya, pada rancangan APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2006, alokasi anggaran perjalanan dinas DPRD yang diusulkan meningkat tajam.

Hasil penelusuran Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), pada APBD 2005 anggaran perjalanan dinas DPRD yang ditempatkan di pos Sekretariat DPRD Rp 11,2 miliar. Pada usulan RAPBD 2006 ini, melonjak menjadi Rp 26,3 miliar.

"Persoalan" itu disampaikan oleh Fraksi PAN dalam Sidang Paripurna DPRD Jateng dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2006, Rabu (26/10), di Gedung Berlian.

Fraksi PAN berpendapat, dalam RAPBD Pemprov telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kebutuhan operasional Dewan. Namun PAN berharap operasionalisasi dana tersebut juga harus terjamin keamanan dan keselamatannya.

"Jangan sampai penggunaan dana itu justru berbuntut pada munculnya dakwaan pelanggaran hukum oleh kami, para anggota Dewan," kata Thontowi Jauhari, anggota Fraksi PAN, seusai sidang.

Fraksi PAN tidak ingin dana milik rakyat itu hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas. Karena itu, biaya dinas di lingkungan Sekretariat Dewan yang mencapai angka Rp 26,3 miliar itu sangat berlebihan. Apalagi di antaranya biaya perjalanan dinas ke luar negeri Rp 2 miliar.

Ada tiga kemungkinan kenapa bisa muncul angka sebesar itu. Thontowi memperkirakan mungkin karena kekeliruan, jebakan, atau kesengajaan. "Dengan usulan sebesar itu, Dewan akan menjadi pengguna anggaran perjalanan dinas terbesar. Padahal, sebelumnya tidak demikian," tutur dia.

Fraksi PAN menyarankan, hendaknya perlu dipikirkan lagi agar penerimaan para anggota Dewan itu nanti ya benar-benar halalan thayiban. Dalam arti ada jaminan keamanan, keselamatan, dan ketenteraman bagi setiap anggota Dewan, baik saat bekerja maupun setelah purnabakti.

Adapun keseluruhan usulan anggaran perjalanan dinas dari semua unit kerja, setelah dijumlah mencapai Rp 146,490 miliar.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memandang, meski telah ada penyesuaian anggaran pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), RAPBD belum melakukan penyesuaian prioritas seperti tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2006 yang menyebutkan adanya sebelas prioritas pembangunan dan beberapa kegiatan yang ditunda. "Salah satu kegiatan yang diminta untuk dikurangi adalah perjalanan dinas," kata Ketua Fraksi Abdul Fikri Faqih, kemarin.

Menurut dia, RAPBD 2006 disampaikan dalam keadaan bangsa Indonesia, khususnya rakyat Jawa Tengah, prihatin karena dampak kenaikan harga BBM. Memang eksekutif telah melakukan penyesuaian terhadap kondisi itu, yang dituangkan dalam RAPBD.

"Namun sayangnya, penyesuaian ini hanya pada besarnya mata anggaran di masing-masing satuan kerja, belum diadakan penyesuaian prioritas pembangunan," jelasnya.(Jamal Al Ashari-41t)