SEMARANG - Guru SMAN 3 yang mengambil sikap netral atas peristiwa aksi demonstrasi para siswa, berharap penegakan hukum dilaksanakan seadil-adilnya. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Semarang diharapkan bisa menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum kepada mereka yang bersalah.

Koordinator Drs F Abdullah Sugimin mengatakan, para guru yang mengambil sikap netral berharap hasil klarifikasi yang dilakukan Pemkot dan Dinas Pendidikan agar ditindaklanjuti sesuai dengan hukum.

''Kami menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi oleh sebagian siswa. Peristiwa ini telah mengganggu KBM, kami minta anak-anak kembali mengikuti proses pembelajaran seperti biasa,'' kata dia mewakili 60 guru yang mengambil sikap netral, kepada Suara Merdeka, kemarin.

Akibat peristiwa itu, hubungan antarkaryawan, guru, dan pegawai di lingkungan SMAN 3 sudah tidak sehat lagi. Sejumlah pegawai di lingkungan tersebut menjadi saling curiga. Ada yang memihak pada gerakan siswa, ada yang pro-kepala sekolah, dan sebagian lain tetap netral. ''Yang mengambil sikap netral sebenarnya lebih banyak dibanding yang mem-blok. Namun karena belum diputuskan hasil pemeriksaan dari instansi terkait, situasi kerja jadi tidak sehat,'' ujarnya.

Berani

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Ahmadi menilai, demonstrasi yang dilakukan para siswa itu memiliki sisi positif dan negatif. Segi positifnya, hal itu menunjukkan para siswa mulai berani mengartikulasikan pendapatnya. Namun, dia berharap demonstrasi menjadi jalan terakhir untuk menyampaikan pendapat, ketika upaya dialog dan musyawarah menemui jalan buntu.

Untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak meluas, pihak sekolah perlu membuka komunikasi dengan para siswa, guru, orang tua, dan stakeholder pendidikan lainnya. Selain itu, Dinas Pendidikan perlu mengumpulkan para kepala sekolah untuk mengantisipasi kemungkinan aksi serupa.

Pendapat senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Mahfudz Ali dalam kesempatan terpisah. Mahfudz mengatakan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan segera mengumpulkan para kepala sekolah. Dia meminta agar kepala sekolah mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas.

''Patut disayangkan, kalau nanti aksi unjuk rasa semacam itu meluas ke sekolah-sekolah lain,'' ujarnya. (H7,H9-44d)