SEMARANG - Aksi demonstrasi para siswa yang menuntut mundur kepala sekolah di SMAN 3 dan SMPN 12, dikhawatirkan menjalar ke sekolah lain.

Ketua Dewan Pendidikan Dr Rasdi Ekosiswoyo MSc mengatakan, sangat mungkin akan menimbulkan efek bagi sekolah lain yang tak menyukai pola kepemimpinan kepala sekolah, untuk melakukan aksi serupa. ''Kalau pemutasian jabatan kepala sekolah terjadi karena ada demonstrasi, ini kurang fair. Bisa saja orang-orang yang terlibat di balik demonstrasi itu tidak menyukai gaya kepemimpinan kepala sekolah,'' kata mantan Rektor Unnes itu, kemarin.

Rasdi menginginkan kebijakan mengenai nasib kepala sekolah di SMAN 3 dan SMPN 12 harus melalui koridor hukum terlebih dulu. Kalau memang Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Semarang benar-benar menemukan kepala sekolah menyimpang, dipecat pun Dewan Pendidikan tak mempersoalkan.

Pihaknya mengimbau, saat menemui perbedaan pendapat, perlu mengedepankan dialog. Kalau buntu, bisa melalui Dewan Pendidikan untuk dimusyawarahkan dengan Wali Kota. Selain itu, jangan melibatkan peserta didik.

Rektor Unnes Dr H AT Soegito SH MM mengatakan, demonstrasi para siswa di sejumlah sekolah akhir-akhir ini akibat sistem pendidikan tak berjalan semestinya. Selain itu, manajemen atau peraturan tidak ditegakkan.

Ketua PD PGRI Jateng Drs Sudharto MA mengungkapkan, tuduhan kepala sekolah tidak transparan sangat berkait dengan ada tidaknya peraturan di sekolah yang mengharuskan pimpinan membeberkan kebijakan keuangan kepada publik. ''Transparansi keuangan sangat terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Di sekolah itu atau di Dinas Pendidikan adakah prosedur tetap mengenai hal itu? Kalau tidak ada, ya belum bisa dianggap tak transparan.'' (H7-37d)