BALAI KOTA- Pembangunan infrastruktur pada APBD 2006 diprioritaskan di wilayah Solo utara. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah utara dan selatan.

"Tanpa mengesampingkan wilayah selatan, pembangunan infrastruktur pada 2006 diprioritaskan di wilayah utara. Misalnya nilai wilayah selatan saat ini sembilan dan utara dua, nanti dinaikkan menjadi 10 untuk selatan dan sembilan utara. Jadi, semua diperhatikan," kata Ir Tjeng Haedar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Surakarta, kemarin.

Pihaknya mengajukan tujuh item melalui Rencana Program Jangka Menengah yang disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum APBD 2006.

Infrastruktur yang direncanakan di wilayah utara, tutur dia, antara lain ring road (jalan lingkar), pemeliharaan drainase berupa sudetan Kali di Nayu, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, serta pengerjaan jalan perkampungan dan pemeliharaan lain.

"Masih banyak jalan perkampungan di Solo utara yang belum diaspal. Pada APBD 2006 nanti diharapkan terjadi peningkatan kualitas jalan di situ. Pemeliharaan sudetan Kali di Nayu sangat mendesak, karena lokasi itu selama ini menjadi langganan banjir," paparnya.

Perbaikan Jalan

Beberapa proyek yang tidak dibiayai APBD, kata dia, juga diprioritaskan di wilayah utara. Antara lain program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) serta proyek pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 1,6 miliar yang merupakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).

Khusus dana PKPS BBM, tutur dia, diperuntukkan pembangunan dan perbaikan jalan di enam kelurahan di dua kecamatan, yakni Kelurahan Sumber, Kadipiro, Banyuanyar (Kecamatan Banjarsari) dan Kelurahan Jebres, Pucangsawit, Mojosongo (Kecamatan Jebres).

DPU, menurut dia, juga mengusulkan pembangunan pasar klithikan Semanggi senilai Rp 9,5 miliar. Jumlah itu dipersiapkan untuk membangun beberapa infrastruktur dan sarana pendukung yang diproyeksikan sebagai tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Banjarsari.

Kasubid Penyusunan Program Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Surakarta Drs Joni Hari S MM menyatakan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah utara mendesak dilakukan, karena jika dibiarkan ketimpangan wilayah utara dan selatan berdampak negatif.

"Tidak hanya membuat wilayah selatan overload karena beban yang berlebihan, tetapi juga memiliki dampak lingkungan dan sosial yang tinggi," tandasnya. (G13-27s)