JAKARTA - Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang pengawasan beberapa pesantren yang diduga terkait dengan terorisme telah menimbulkan keresahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kalla berhati-hati mengeluarkan pernyataan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam seusai bertemu Kalla di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (20/10). Ikut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua MUI Amidhan, Umar Shihab, dan Nazri Adlani.

Menurut Ichwan, MUI mendukung penuh langkah pemerintah memberantas terorisme. Namun upaya penanggulangan harus ditempuh dengan cara-cara bijaksana. "Harus dihindari ucapan-ucapan yang dikemudian hari bisa menimbulkan masalah. Kita tidak ingin menyelesaikan masalah tetapi kemudian menimbulkan masalah baru."

Delegasi MUI datang untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan Kalla yang meminta agar dua sampai tiga pesantren dibatasi ruang geraknya, terkait dengan aksi terorisme di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Kalla sebagaimana dikatakan Ichwan, tidak menyebutkan pesantren yang akan dibatasi ruang geraknya. Kalla malah meminta MUI agar menyosialisasikan pengajaran agama Islam yang benar, seperti masalah jihad.

Ketua MUI Umar Shihab berjanji akan melakukan sosialisasi tersebut. Dalam waktu dekat, MUI akan merealisasikan hal itu ke seluruh pelosok Indonesia. "Sosialisasi bisa dalam bentuk pembagian buku-buku serta pengajaran langsung kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia," katanya.

Mengenai kemungkinan penutupan pesantren yang dimaksud Kalla, Umar mengatakan, jika memang terbukti telah meresahkan masyarakat, MUI tidak segan-segan menutup pesantren-pesantren tersebut.

Harus Menyusup

Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan, dalam mengungkap otak pelaku tindak terorisme, tidak bisa dilakukan dengan cara sweeping, tetapi dengan cara penyusupan ke dalam pesantren yang dicurigai bertindak secara radikal.

Intelijen harus dikirim ke pesantren yang dicurigai. ''Hal itu adalah salah satu strategi yang harus dilakukan daripada melakukan sweeping ke pondok pesantren yang tidak akan membawa hasil maksimal,'' katanya.

Usulan Wapres untuk melakukan sweeping, kata dia, adalah usulan yang sangat politis sehingga tidak akan menyentuh substansinya. ''Ini tidak akan bermanfaat dan berkesan membabi buta,'' ujarnya.

Hendropriyono menilai, tindakan pengawasan yang dilakukan intelijen untuk mengungkap otak pelaku terorisme di Indonesia tidak bisa maksimal.

''Itu terjadi karena kita tidak memiliki sistem atau kebijakan yang sama di dalam menjalankan tindakan pengintaian dan tidak berdasarkan pada supremasi sipil.''

Dengan demikian, yang diperlukan saat ini adalah persamaan persepsi tentang kebijakan strategis yang harus dipayungi oleh undang-undang. ''Kalau bicara soal teknis dan taktis kita sudah lebih dari cukup. Banyak yang cukup latihan sehingga soal itu tidak perlu dikhawatirkan,'' tandasnya.

Ditanggapi Santai

Pernyataan Jusuf Kalla bahwa pemerintah telah mengawasi beberapa pesantren yang dianggap beraliran keras, ditanggapi santai oleh Pesantren Al-Mukmin di Ngruki, Sukoharjo dan Pesantren Darusy Syahadah di Gunungmadu, Simo, Boyolali. Dalam sejarah, kedua pesantren ini memiliki catatan tersendiri dengan masa lalu para pelaku teror di tanah air.

Sebagaimana diketahui, Kalla telah memerintahkan Menag Maftuh Basyuni untuk mengawasi satu dua pesantren yang dinilai mengajarkan kekerasan.

Kalla tidak menyebutkan nama pesantren itu. Namun dia memberikan sinyal untuk menutup pesantren tersebut, seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Yaman untuk menghadapi aliran garis keras.

Humas Pesantren Ngruki Irsyad Fikri mengaku tidak merasa ada perlakuan yang berbeda dari pemerintah terhadap pesantrennya. Menurut dia, memang selama ini dilakukan pengawasan oleh Depag karena pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan swasta yang menerima dan mengasramakan ratusan siswa dari berbagai daerah. "Dari dulu hingga sekarang, kami selalu melaporkan jumlah serta nama-nama santri yang kami terima. Hal itu juga dilakukan oleh pesantren yang lain. Itu memang salah satu tugas Depag mengawasi proses pembelajaran di pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang legal," kata dia.

Pesantren Al-Mukmin Ngruki selalu mendapat perhatian sehubungan dengan kasus-kasus teror. Sejumlah alumni pesantren ini disangka menjadi pelaku teror. Sebut saja Fathurrohman Al-Ghozy, Ali Gufron alias Muklas, Aris Sunarso alias Zulkarnaen, Asmar Latinsani, Hutomo Pamungkas alias Mubarok, dan lain-lainnya.

Pesantren lain yang alumninya juga memiliki catatan tersangkut kasus terorisme adalah Pesantren Darusy Syahadah di Gunungmadu, Simo, Boyolali. Beberapa lulusan pesantren yang belajar di Pakistan pernah dideportasi bersama Rusman Gunawan, adik Hambali, dengan tudingan memperlancar aliran dana bagi kegiatan teror.

Seorang pengelola Pondok Pesantren Darusy Syahadah Mustaqim, juga buru-buru membantah jika pesantrennya mendapat pengawasan khusus dari pemerintah.

Hingga saat ini, laporan-laporan yang diminta pihak Depag Boyolali kepada pesantren juga masih seputar data santri dan kegiatan proses belajar.

"Saya juga tidak pernah dipanggil khusus untuk dimintai keterangan. Kalaupun ada pertemuan dengan pihak Depag, ya selalu dalam forum bersama-sama dengan para pengasuh pesantren yang lain. Bantuan berupa buku-buku dari Depag juga masih terus diberikan," ujar ustad muda lulusan Ma'had 'Aly Pesantren Al-Mukmin Ngruki tahun 1994 ini. (aih,dtc-48,46m)