-- Inilah ekses yang tak pernah terbayangkan. Kekisruhan distribusi kartu kompensasi BBM melalui subsidi langsung tunai (SLT), akhirnya terjadi dalam berbagai bentuknya. Bukan saja penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan pribadi mereka yang mencoba memanfaatkan celah, tetapi juga kisruh munculnya ekses psikologis di kalangan masyarakat. Konflik administratif yang berujung pada kerepotan para perangkat desa, terjadi di berbagai daerah. Muncul anggapan-anggapan para pendata bersikap tidak adil, distribusi tidak merata, dan tidak tepat sasaran karena masuknya nama orang-orang ''mampu'' sebagai penerima. Sebaliknya yang benar-benar miskin malah tidak terdaftar. Benturan fisik bahkan terjadi pula di sejumlah daerah.

-- Sangat menyedihkan. Bukankah hakikatnya itu adalah potret kemiskinan yang melilit sebagian besar masyarakat kita? Konflik terjadi, dan kengototan sikap muncul, karena mereka menilai betapa berharga subsidi tunai itu untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin tidak banyak membantu meringankan beban hidup, karena seberapa besarkah arti uang subsidi itu, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok sudah ikut naik mengikuti pergerakan kenaikan harga BBM? Toh bagi rakyat miskin, seberapa pun kecil, subdisi tunai jelas seperti rezeki nomplok yang tak boleh dilewatkan. Untuk memperolehnya, mereka rela berdesak-desakan, bahkan digambarkan banyak orang berusia lanjut yang pingsan di tengah kondisi antrean.

-- Kita tidak bermaksud untuk mempertentangkan kelas ketika membandingkan keadaan demikian itu dengan fakta kehidupan sebagian anggota masyarakat lainnya yang serba tercukupi. Setidak-tidaknya, dengan pendapatan bulanannya tetap bisa memenuhi kebutuhan harian, bahkan tampil dengan pola hidup yang serbagebyar. Bandingkan misalnya, keluarga nelayan di banyak daerah di Jawa Tengah yang terpaksa absen melaut karena tidak mampu membeli bahan bakar. Kalkulasi kebutuhan minyak dengan perkiraan hasil tangkapan tidak lagi berimbang. Dalam kondisi demikian, ketika mereka dituntut untuk tetap hidup dan menghidupi keluarga, apa yang harus dilakukan? Belum lagi berpikir soal kelangsungan sekolah anak-anak mereka.

-- Program populis pemerintah lewat subsidi langsung tunai ini, terlepas dari kelemahan yang masih dirasakan di sana-sini, akhirnya memaparkan kenyataan-kenyataan pahit. Parameter miskin ternyata lebih dari yang terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena fakta ketidakmampuan hidup layak sebenarnya jauh lebih besar dari yang mungkin ter-cover. Sebagai kebijakan, subsidi langsung tetap harus dikritisi sebagai bukan pilihan program yang mampu menjawab keadaan. Masih perlu dipikirkan konsepsi kebijakan subsidi yang lain, sehingga benar-benar menyentuh permasalahan yang sekarang dihadapi oleh puluhan juta rakyat miskin. Apa artinya ini: ketika uang Rp 100 ribu saja diperjuangkan sampai merembet ke benturan fisik?

-- Kita terharu membaca kisah solidaritas kaum miskin di RT 01/06 Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 17 nama warga yang diajukan oleh ketua RT, hanya 10 yang mendapatkan SLT. Bagaimana dengan tujuh orang yang tidak menerima, padahal nyata-nyata adalah warga miskin yang tinggal di bedeng-bedeng bantaran sungai? Mereka bekerja serabutan dan hidup sangat mengenaskan. Inisiatif diambil oleh 10 penerima subsidi untuk memotong masing-masing Rp 50.000, kemudian dibagi rata kepada mereka yang tidak menerima. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga harmoni agar mereka yang sama-sama merasakan hidup miskin itu juga kecipratan rezeki tetangga-tetangganya yang telah memperoleh jatah.

-- Maka yang juga perlu diinternalisasikan ke masyarakat mampu adalah mobilisasi sikap empati melalui gerakan-gerakan kepedulian. Baik secara perseorangan untuk menyantuni mereka yang membutuhkan, maupun melalui lembaga-lembaga resmi penyalur zakat. Tentu sangat membantu, seandainya para aghniya' (orang-orang kaya) secara sistematis menyalurkan zakat maal-nya di lingkungan-lingkungan terdekat. Kita yakin, kalau zakat maal didistribusikan tepat sasaran, pengaruhnya akan terasa dalam program penyantunan. Nilai sosialnya bakal lebih dirasakan ketimbang subsidi dari pemerintah. Momentum puasa Ramadan dan realitas dalam pembagian subsidi sekarang ini, seharusnyalah mampu menggugah kepedulian kita.