SALATIGA - Deklarasi koalisi Gabungan Partai Politik (Gaparpol) yang terdiri atas PKPI, Partai Demokrat, dan PDS akhir pekan lalu yang mengusung pasangan calon wali kota Salatiga Warsa Susilo dengan Lasmono, menimbulkan perbedaan pendapat di dalam tubuh DPK PKPI Kota Salatiga. Akibatnya, koalisi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, karena PKPI sebagai partai besar terancam pecah.

Sejumlah pengurus DPK PKPI Salatiga kecuali Ketua Kasmun Saparaus dan Sekretaris H Toto Suprapto menyatakan tidak bertanggung jawab atas koalisi Gaparpol yang mengusung Warsa Susilo-Lasmono sebagai calon wali kota-wakil wali kota Salatiga 2006-2011.

Wakil Sekretaris DPK PKPI Salatiga Tunggul Nindya kepada wartawan menjelaskan, keputusan itu disepakati setelah beberapa pengurus PKPI lainnya melakukan pertemuan di rumah salah seorang fungsionaris PKPI beberapa hari lalu. ''Fungsionaris dan kader PKPI merasa sakit hati karena sebelumnya tidak ada rapat pleno untuk membahas koalisi dan pembahasan tentang calon wali kota - wakil wali kota Salatiga,'' kata Tunggul.

Menurutnya, pertemuan tersebut dihadiri semua unsur wakil ketua PKPI, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua bidang, dan tiga pengurus DPC. Yakni, pengurus DPC Argomulyo, DPC Tingkir, dan DPC Sidomukti. ''Kami sepakat tidak bertanggung jawab atas koalisi Gaparpol dan pasangan yang diusung PKPI,'' tegas Tunggul.

Dikatakan, apa yang dilakukan ketua dan sekretaris DPK PKPI Kota Salatiga telah melanggar AD/ART partai, karena telah mengambil keputusan politis tanpa dilakukan rapat pleno. ''Kami akan melaporkan kejadian ini ke DPP PKPI Jateng, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap pengurus yang indisipliner,'' ujarnya.

Ketua DPK PKPI Kasmun Saparaus menjelaskan, pengurus yang menolak koalisi tersebut selama ini merupakan pengurus yang tidak aktif. Kasmun menilai, mereka juga telah bergerak sendiri dalam menghadapi Pilkada Salatiga 2006. ''Ketika garis partai yang kita bentuk tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka merasa dirugikan,'' urainya.

Dijelaskan, mereka yang tidak setuju dianggap sebagai aktivis dan pengurus yang tidak bisa melihat perkembangan partai. Oleh karena itu, usaha-usaha yang akan ditempuh oleh para pengurus tersebut sebagai suatu kemunduran dalam berpikir sebagai politikus. (H2-51d)