WONOGIRI - Perbedaan pendataan terhadap keluarga miskin di Kabupaten Wonogiri dapat memicu kecemburuan sosial pada saat pembagian bantuan dana melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Sebab terjadi selisih angka yang mencolok, yaitu 52.762 keluarga.

Ketua Bappeda Drs Sutomo Sutowidjojo MSi mengemukakan, berdasarkan hasil pendataan Pemkab pada 2005 terdapat 129.836 keluarga miskin. Namun pendataan versi Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri menunjukkan, jumlah keluarga miskin hanya 77.074. Dengan demikian, terjadi selisih 52.762 keluarga yang nantinya boleh jadi tidak akan menerima bantuan uang tunai Rp 100.000/keluarga/bulan. Menurut rencana, realisasi bantuan uang tunai bulanan di Wonogiri baru terbayar pada 10 atau 11 Oktober mendatang melalui 11 kantor pos di wilayah tersebut.

Pemakaian Indikator

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wonogiri Drs Rustiardjo mengungkapkan, perbedaan data tentang warga miskin itu terjadi karena perbedaan pemakaian indikator. Pemkab mengacu pada indikator kemiskinan dengan tolok ukur penghasilan kurang dari Rp 75.000/kapita/ bulan. Sementara itu, BPS memakai tolok ukur Rp 125.000/kapita/bulan.

Bupati H Begug Poernomosidi SH yang dihubungi terpisah mengemukakan, karena data BPS yang terpakai sudah tentu akan terjadi selisih yang mencolok. Dia menekankan, tidak perlu ada perdebatan mengenai hal tersebut.

''Sebagai jalan tengah, biarlah bantuan itu dapat terealisasi apa adanya dulu. Soal nanti masih kurang karena pada kenyataannya memang lebih kecil dari jumlah warga miskin yang ada, kami akan melayangkan surat ke Presiden untuk meminta kebijaksanaannya agar dapat menambah bantuan,'' papar Bupati. Terkait dengan urusan warga Wonogiri, Bupati berjanji akan berjuang all out.(P27-16j)