KOTA - Rektor UNS Prof Dr dokter Syamsulhadi mengatakan, rakyat sudah tidak lagi bisa diajak mengencangkan ikat pinggang untuk menanggung hampir seluruh persoalan bangsa.

"Beban rakyat sudah terlalu banyak, terutama oleh kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok," ujarnya di tengah demo mahasiswa di bulevard kampus UNS, kemarin.

Beberapa guru besar dan doktor perguruan tinggi itu, misalnya Prof Dr Suranto dan Dr Rer Nat Sajidan MSi, ikut berorasi.

Menurut Syamsulhadi, momen yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat.

Ia yang mengaku telah berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjelaskan, sebelum menaikkan harga BBM harusnya pemerintah terlebih dulu mengaudit Pertamina. Pemerintah juga harus memberantas koruptor yang banyak merugikan negara, menyelesaikan kompensasi akibat kenaikan harga BBM tahap pertama, serta meningkatkan taraf hidup dan daya beli rakyat.

"Bagaimana rakyat bisa diajak mengencangkan ikat pinggang kalau sudah menderita begini? Kompensasi Rp 100.000 hanya untuk mengelabui rakyat," tegasnya. .

Selain demo di UNS, beberapa elemen masyarakat melakukan aksi serupa untuk menolak dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

Front Anti-Neoliberalisme, Koalisi Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), PMKRI, SBSI, Masakhi, Perhimpunan Citra Kasih, dan IMM yang semula berorasi di bundaran Gladag melanjutkan demo ke Balai Kota dan DPRD.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan (Amuk) Rakyat yang berdemo di Jalan A Yani atau jalur utama Semarang-Solo membakar patung SBY yang dianggap sebagai penindas rakyat.

"Ingat, pemerintahan SBY-Kalla pada masa kampanye lalu berjanji tidak menaikkan harga BBM dan menyejahterakan rakyat dengan menciptakan lapangan kerja. Bahkan berjanji akan memberantas korupsi yang telah mendarah daging pada birokrasi kita. Namun apakah benar itu semua?" seru Dadang, salah satu koordinator demo.(G8,nin,san-27v)