KARANGASEM - Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam perkumpulan Sekar Arum Surakarta mendatangi DPRD dengan dua kereta kelinci, kemarin. Mereka mengadukan soal beban hidup yang semakin berat seiring dengan kenaikan harga BBM.

Para ibu itu meminta Dewan turut memperjuangkan agar beban yang bertambah berat dapat dicarikan solusinya. Mereka juga membawa poster bernada protes antara lain bertuliskan "Turunkan Harga Minyak", "Hukum Penimbun BBM", "Tolak PHK", dan "BBM Naik Harga Barang Melambung".

Semula ibu-ibu itu akan melakukan orasi di depan gedung, namun beberapa staf Sekretariat Dewan meminta mereka masuk ke ruang rapat paripurna.

Di ruangan tersebut mereka diterima oleh empat anggota DPRD, yaitu Alqaf Hudaya, Honda Hendarto, Willy Tandio Wibowo, dan Bekti Karebet.

Ny Theresia, juru bicara peserta demo mengatakan, akibat kenaikan harga BBM biaya hidup makin tinggi sehingga merepotkan warga karena pendapatan tetap, bahkan ada yang turun karena menjadi korban PHK.

Para ibu kelimpungan mengatur uang belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan suami.

"Siapa yang tidak sengsara? Harga BBM naik, semua harga kebutuhan pokok pun ikut melambung. Padahal gaji tidak bertambah. Apalagi memasuki bulan puasa kenaikan harga barang kian mencekik. Cabai, beras, sayuran, telur, gula makin mahal. Mau masak repot karena harga minyak tanah ikut dinaikkan secara gila-gilaan," tuturnya.

Terlewatkan

Keadaan itu, lanjut dia, diperparah oleh ketidaktransparanan pengguliran dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 100.000/KK. Pendataan keluarga miskin tidak jelas karena tidak melibatkan RT.

Penetapan kriteria keluarga miskin yang pantas mendapat bantuan dilakukan oleh BPS Pusat, sehingga tak mengherankan jika ribuan keluarga yang benar-benar miskin justru terlewatkan.

"Mereka tidak menerima bantuan itu. Padahal sebagai keluarga miskin sudah tercatat menerima bantuan beras bagi keluarga miskin," tandasnya.

Para ibu itu menolak kenaikan harga BBM, terutama minyak tanah. Mereka menuntut kenaikan dana kompensasi sebesar 200% serta meminta pemerintah merealisasikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis serta penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.

Alqaf Hudaya yang juga Ketua DPRD menjelaskan, sudah mengadakan koordinasi dengan Pemkot Surakarta.

Berdasarkan penjelasan Wali Kota Joko Widodo, pendataan keluarga miskin dilakukan oleh BPS, kemudian dikirim ke BPS Pusat untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

"Selaku wakil rakyat kami hanya berwenang meminta penjelasan terkait dengan kebijakan di daerah. Meski demikian kami sudah meminta Pemkot menindaklanjuti laporan mengenai warga miskin yang dicoret dari daftar penerima bantuan," ujarnya.

Honda Hendarto menambahkan, DPRD sudah mengirim surat ke DPR RI yang berisi penolakan atas kenaikan harga BBM.

"Surat sudah dikirim beberapa waktu lalu. Terkait dengan dana kompensasi, kami meminta warga penerima sabar menunggu pembagian kartu yang memang tidak bersamaan," jelasnya. (G10-27v)