TIPES-Pembagian kartu penerima bantuan tunai langsung kompensasi kenaikan harga BBM di beberapa kelurahan kembali diwarnai protes, kemarin. Warga memprotes petugas BPS dan aparat kelurahan. Mereka menduga pendataan oleh petugas BPS yang direkomendasikan kelurahan hanya dhengkulan atau asal-asalan. Akibatnya, datanya tidak valid dan menyebabkan salah sasaran karena warga miskin yang harusnya memperoleh bantuan justru tidak menerima.

Mardi Darmorahardjo (67) yang tinggal bersama sebelas anggota keluarganya adalah salah satu yang luput dari sasaran bantuan.

Padahal rumahnya di Kampung Kemasan RT 04 RW 02 Kelurahan Tipes berlantai tanah dan sebagian berdinding kayu. Pria yang kini sudah tidak bekerja itu mengaku pernah didatangi petugas BPS.

"Saya juga bingung kenapa para tetangga yang cukup berada dan punya motor serta pekerjaan bisa menerima bantuan," ujarnya, kemarin.

Dari pendataan di Kelurahan Tipes terdapat 691 keluarga miskin yang diajukan ke BPS. Namun yang mendapatkan bantuan kompensasi hanya 564.

Aparat kelurahan kini tengah mendata ulang warga yang belum terdata. Warga yang telah didata dan diajukan ke BPS tapi tidak mendapatkan juga ikut didata lagi.

"Kami tidak bisa menjamin apakah warga yang didata ulang akan mendapat bantuan. Sebab, tugas kami hanya mendata, sedangkan yang menentukan BPS," kata Djoko Sarwoto, Sekretaris Kelurahan Tipes.

Ia mengakui tuduhan warga pendataan oleh petugas BPS berkesan dhengkulan. Selain kurang akurat, ada faktor like and dislike dalam pendataan itu.

Sementara itu di Kelurahan Mojosongo juga ada masalah. Ada 505 keluarga yang tidak mendapatkan bantuan kompensasi. Dari yang diajukan 1.580 pihak BPS hanya menyetujui 1.075 keluarga.

Tak pelak selisih angka yang cukup besar di kelurahan tersebut menimbulkan protes dari para warga yang tidak memperoleh bantuan.

Karsidi, aparat keluarahan itu mengaku kini tengah mengajukan kembali 505 keluarga tersebut ke BPS. Selain itu, mendata warga yang sebelumnya tidak terdata.(G8-27)