PEKALONGAN - Terbitnya PP 55 Tahun 2005 yang menetapkan kapal berbobot di atas 30 grosstone (GT) harus menggunakan solar industri dengan harga Rp 5.350/liter membuat ribuan nelayan Pekalongan keberatan. Mereka akan melakukan demo ke Jakarta secara besar-besaran jika PP yang mengatur tentang penggunaan solar kapal itu tidak direvisi.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Pekalongan Rasjo Wibowo yang ditemui ketika akan mengikuti rapat di Pemkot, kemarin menjelaskan, PP tentang Kenaikan Harga BBM itu sangat mengejutkan pengusaha kapal karena lampiran pertama menyebutkan pengaturan penggunaan solar untuk kapal perikanan.

Pengaturan batasan penggunaan solar untuk kapal perikanan itu menetapkan kapal berbobot di atas 30 GT yang menggunakan 25 kiloliter solar diharuskan menggunakan solar industri yang harganya Rp 5.350/liter. Kapal berbobot kurang dari 30 GT diperbolehkan menggunakan solar dengan harga reguler, Rp 4.300/liter.

Aturan itu, kata dia, masih membingungkan. Kalau ukurannya memakai GT, jelas hampir 90% dari 400 kapal di Pekalongan ukurannya di atas 30 GT sehingga harus menggunakan solar industri semua. Namun jika dihitung penggunaan solarnya, sebenarnya jauh di bawah ketentuan 25 kiloliter.

''Kapal perikanan jenis purseseine yang termasuk terbesar di Pekalongan maksimal hanya menggunakan 15 kiloliter,'' kata Rasjo.

Karena itu, lelaki yang juga pemilik kapal di Pekalongan itu akan melakukan protes kepada pemerintah, meski PP itu sudah mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu. Namun pihaknya akan berusaha secara maksimal agar pemerintah merevisinya.

Akan Menganggur

''Kalau sekarang menggunakan solar reguler yang harganya Rp 4.300/liter saja kelimpungan, apalagi harus menggunakan solar industri. Jelas kegiatan perikanan Pekalongan akan habis dan sekitar 30.000 nelayan akan menganggur,'' kata dia.

Seperti diberitakan (Suara Merdeka, 3/10), kenaikan harga solar dari Rp 2.100/liter menjadi Rp 4.300/liter menjadi pukulan terberat bagi pengusaha kapal selama ini, mengingat kenaikan itu lebih dari 100%.

Kenaikan harga BBM itu akan menambah biaya perbekalan menjadi sangat tinggi, padahal sekarang para nelayan masih belum beruntung karena sulit mencari ikan di tengah laut.

Kalau keadaan tidak berubah, misalnya harga ikan tidak mengikuti kenaikan harga solar, diprediksi di Kota Pekalongan banyak pengusaha memilih mengistirahatkan kapalnya sehingga ribuan kapal akan menganggur.

Sementara itu beberapa hari terakhir ini kegiatan di TPI Pekalongan menurun drastis akibat kesulitan menangkap ikan. Padahal sesuai dengan kalender, mestinya saat ini termasuk musim ikan, kenyataannya sekarang termasuk musim paceklik bagi nelayan.

Dalam musim paceklik, nelayan akan mengalami kerugian. Karena itu, kalau harga solar masih Rp 2.000 saja nelayan rugi, apalagi jika dihitung dengan solar industri, jelas akan rugi dan tidak memungkinkan kapal beroperasi.

Jika lampiran PP mengenai penggunaan solar untuk kapal perikanan itu tidak direvisi, nelayan siap ke Jakarta. ''Kalau itu dipertahankan berarti pemerintah menginginkan kegiatan perikanan di Pekalongan bubar,'' katanya. (A15-19n)