- Pemerintah menayangkan iklan layanan masyarakat lewat berbagai media dengan tajuk "Krisis Energi Mengancam Dunia: Mengurangi Subsidi BBM untuk Keselamatan Indonesia". Kita hargai upaya ini sebagai penjelasan kepada masyarakat mengenai latar belakang kenaikan harga BBM. Informasi ini sangat penting untuk mengimbangi gelombang kritik dan kecaman yang tertuju kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Unjuk rasa yang terjadi, keluhan yang terekspresikan, dan aspirasi yang menolak kenaikan harga BBM, masih wajar dan sangat masuk akal. Asalkan tidak dilakukan dengan tendensi politik yang berlebihan. Bukankah kebijakan itu pun diambil bukan tanpa pertimbangan.

- Penjelasan seperti yang diuraikan dalam iklan itu tidak dibuat-buat. Tidak sedang berusaha menutupi sesuatu ataupun sekadar pembelaan diri. Penjelasan yang cukup fair dan memiliki argumen kuat. Semua itu bertujuan untuk meredam gejolak, emosi, dan kemarahan massa. Bahwa kebijakan ini pun bukan sembarangan, mempunyai tujuan penting yakni demi menyelamatkan bangsa dan khususnya jalannya pemerintahan ke depan. Untuk mengamankan anggaran dari kebangkrutan (fiscal distress) dan akhirnya membantu masyarakat juga. Secara langsung dana kompensasi dibagikan secara tunai kepada keluarga miskin, kendati cara ini banyak mengundang kritik karena dinilai rawan dan kurang efektif. Tetapi meredam gejolak dan mengurangi dampak psikologis penting.

- Argumen yang paling utama diajukan adalah tentang kenaikan harga minyak dunia yang saat ini mendekati 70 dolar AS per barel. Kalau mau jujur di sinilah awal persoalan atau penyebab yang paling mendasar. Kalau harga minyak bisa tetap sekitar 40 dolar AS seperti diasumsikan, maka kondisinya tidak bakal separah ini. Tetapi dengan harga minyak dunia setinggi itu, maka beban subsidi, kalau diterus-teruskan, bisa mencapai Rp 113,7 triliun atau kira-kira seperempat anggaran belanja negara kita. Padahal, masih ada kebutuhan mengangsur utang dan pengeluaran rutin yang tidak kalah besar. Berarti kemampuan untuk membangun dan melaksanakan program-program strategis lain tinggal sedikit. Atas dasar itulah beban subsidi mesti dikurangi.

- Argumen kedua yang ditonjolkan adalah tentang fakta harga BBM kita relatif paling murah di dunia. Artinya di negara lain memang tidak ada subsidi. Bahkan, dibandingkan dengan negara-negara yang tidak lebih kaya dari Indonesia seperti Kamboja, harga BBM kita lebih murah. Jadi terlalu didramatisasi bila dikatakan kenaikan harga BBM ini menyengsarakan rakyat. Benar bila dikatakan masih banyak rakyat kita yang miskin, tetapi apakah kita sudah dengan jujur melihat siapa sebenarnya yang mengonsumsi bensin atau solar? Itulah alasan mengapa banyak yang menilai subsidi BBM selama ini salah sasaran, karena lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas. Fakta lain, harga yang murah di dalam negeri malah mendorong orang melakukan penyelundupan.

- Harus diakui dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan kenaikan harga BBM sangat besar dan itulah yang perlu diantisipasi serta dicarikan solusinya. Itulah tugas kita sekarang dan hari-hari mendatang. Bukan waktunya lagi untuk saling debat ataupun meminta pencabutan kebijakan tersebut, karena bukannya menjernihkan, malah mengeruhkan suasana. Kalau minta dicabut, lalu apa alternatifnya, kembali kita dihadapkan pada persoalan awal yang serba dilematis. Maka yang penting segera mengurangi dampak negatifnya. Semua pihak diminta berpikir dan bertindak secara rasional dan proporsional. Dalam situasi serba sulit kebijakan perlu lebih berhati-hati dan diperhitungkan secara cermat. Termasuk oleh para pelaku ekonomi.

- Intinya kenaikan harga dan inflasi perlu dikendalikan. Berbagai teori mengatakan semua itu haruslah dimulai dari kelancaran produksi dan distribusi. Ada pasokan yang tersedia sehingga tidak muncul spekulasi di sana-sini. Kenaikan yang tidak wajar itulah yang perlu dicegah. Dimulai dari penyediaan bahan pokok sampai dengan pelayanan publik khususnya di sektor transportasi. Kenaikan tarif transportasi mencapai lebih 30 persen. Dari sini dampak simultan atau multiplier effect -nya sangat besar. Jadi, walaupun akhirnya semua pihak harus menerima tetaplah perlu diupayakan dengan berbagai cara untuk mengurangi dampak. Setidak-tidaknya dengan kenaikan harga yang relatif terkendali serta peningkatan upah dan gaji, penyesuaian akan segera terjadi.