KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tetap menolak kenaikan harga BBM, yang diumumkan pemerintah, tanggal 1 Oktober lalu. Mega menilai, kenaikan harga BBM yang rata-rata lebih dari 100 persen itu, dianggap memberatkan ekonomi rakyat.

Kondisi ekonomi pascakenaikan harga BBM akan membebani kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, sekaligus membuktikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang berpihak pada rakyat. Kebijakan yang dahsyat ini akan memberikan efek ganda, baik pada tataran ekonomi maupun politik.

Berikut saya hanya ingin mengambil contoh pada industri tekstil. Andai kata, harga BBM naik sebesar 45 persen, industri tekstil secara nasional akan hancur. Apalagi dengan kenaikan rata-rata 108 persen seperti sekarang, sudah dapat dipastikan industri tekstil nasional akan bangkrut. Kalau kenaikannya hanya sekitar 15 persen, barangkali masih bisa ditoleransi.

Besarnya kontribusi pemakaian komponen BBM dalam industri tekstil memang bervariasi. Umumnya berkisar antara sembilan hingga 11 persen. Biasanya sembilan persen dari ongkos biaya produksi.

Variasi itu dalam biaya produksi industri tekstil sudah tergolong tinggi.

Dengan kontribusi BBM sebesar itu, sudah menempatkan Indonesia sebagai negara kedua setelah India yang memakai elemen BBM terbanyak dalam produksi tekstil (Sutrisno: 2005). Dari gambaran singkat ini, yang terkena dampak langsung adalah industri tekstil menengah ke bawah yang padat karya.

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa dari 2.700 anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang tergolong industri tekstil menengah ke atas, sebanyak 877 buah. Sedangkan menengah ke bawah sebanyak 1.823 buah. Walau jumlahnya kecil, industri menengah ke atas memiliki kapasitas produksi 80 persen dari total produksi nasional dan 1.823 perusahaan menangah ke bawah berkapasitas 20 persen dari produksi nasional.

Akibat kenaikan harga BBM sebanyak dua kali dalam tahun 2005, dapat diprediksi banyak industri tekstil, terutama pada skala menengah ke bawah akan bangkrut alias hancur. Karena mereka hanya mampu mengandalkan penjualan pada pasar dalam negeri yang daya belinya rendah.

Dengan kenaikan harga BBM rata-rata 108 persen, harga jual produk tekstil kita akan mengalami kenaikan antara 15 persen hingga 20 persen. Hal itu tidak hanya mempengaruhi biaya produksi mereka, melainkan juga biaya angkutan dan upah tenaga kerja. Pengasilan mereka pun cenderung menurun.

Efek ganda itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga jual tekstil, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan, akan terjadi PHK seperti tahun 1998-1999 akibat kebangkrutan ekonomi nasional. Sehingga, peluang munculnya kerusuhan sosial tinggi, termasuk kriminalitas jalanan, dan penyakit sosial.

Kenaikan harga BBM sangat memberatkan beban kehidupan rakyat itu, akan berdampak buruk bagi industri nasional secara keseluruhan, di luar industri tekstil. Tidak tertutup kemungkinan, krisis ekonomi jilid II, akan segera tiba.

Selain itu, kalangan pengusaha, baik eksportir maupun importir, juga semakin tertekan akibat efek ganda. Pendek kata, dengan harga BBM yang meningkat tajam seperti itu, sudah barang tentu pajak akan terus digenjot dan anggaran pembangunan untuk mendorong investasi dan sektor riil akan semakin terbatas.

Masyarakat Miskin

Seperti banyak diprediksi, kenaikan itu membuat rakyat kian miskin. Kemiskinan dalam arti konvensional, merupakan komunitas yang berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu seringkali upaya pengentasan kemiskinan, hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan mereka.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan masalah kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan komunitas. Mengingat kemiskinan sebenarnya bukan hanya masalah ekonomis, melainkan juga non-ekonomis.

Ditinjau dari kebutuhan hidup seseorang, kemiskinan dapat diatasi dengan pemenuhan dua macam kebutuhan. Untuk kemiskinan ekonomis dapat diatasi dengan memenuhi kebutuhan praktis. Sementara untuk kemiskinan non-ekonomis, dapat diatasi dengan pemenuhan kebutuhan strategis.

Sehingga paradigma pengentasan kemiskinan harus mengacu pada kedua pendekatan tersebut. Dan untuk mengurangi kemiskinan alangkah baiknya jika masyarakat miskin dijadikan aktor utama melawan kemiskinan itu sendiri. Atau untuk membantu masyarakat miskin bisa ke luar dari lingkaran kemiskinan mereka sangat dibutuhkan; kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang rasional dan tepat sasaran.

Juga diperlukan sikap yang tidak memperlakukan masyarakat miskin sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Karena orang miskin pada dasarnya bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu meski serba terbatas dan seadanya.

Dampak kenaikan dipastikan akan mengakibatkan jumlah masyarakat miskin bertambah banyak seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan menurunnya penghasilan rakyat. Padahal sebelumnya kemiskinan sering diidentifikasi sebagai fenomena pedesaan yang minim sumber daya ekonominya.

Untuk itu, kemiskinan sebagai masalah nasional tak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahannya adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin agar dapat berpartisipasi dalam proses produksi dan memiliki asset produksi, termasuk memperoleh akses informasi yang mudah dan cepat.

Ironisnya meski kemiskinan merupakan fenomena yang usianya sudah setua peradaban manusia sendiri, tapi pemahaman terhadap kemiskinan berikut upaya pengentasannya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Karena itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai keterlaluan dan memiliki efek ganda, baik ekonomis maupun politis.(Swantoro, peneliti dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta-14)