SEMARANG - Ilham Habibie, salah satu putra mantan Presiden RI BJ Habibie, tertarik mengelola PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang pembentukan peraturan daerahnya masih dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng.

Para anggota Pansus Raperda Pembentukan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah masih berwacana perlu atau tidak pembentukan PT tersebut. Hal itu mengemuka dalam pembahasan raperda itu Selasa (4/10) kemarin di Gedung Berlian.

Pembahasan untuk kali pertama di tingkat Pansus itu diikuti para anggota Pansus dan unsur eksekutif. Unsur eksekutif, dipimpin Asisten II Sekda Ir Sri Hartati MSc didampingi Biro Pembangunan Daerah, Biro Perekonomian, Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Pertanahan, dan Biro Keuangan.

Perwakilan Bappeda Jateng dalam forum Pansus itu mengemukakan, keinginan Ilham Habibie itu telah disampaikan kepada Bappeda, sedangkan Asisten II membenarkan jika Pemprov kedatangan tamu yang ingin mengelola PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, apabila terbentuk nanti.

Sri Hartati mengemukakan, PT itu akan bergerak antara lain dalam bidang jalan tol, pertambangan minyak dan gas bumi, jasa, dan beberapa sektor perdagangan.

Pada pembahasan, anggota Pansus Sri Busono mempertanyakan berapa lama break event point (BEP) jalan tol tercapai. Selama ini pihak eksekutif belum memberi jawaban yang pasti soal itu. Padahal asumsi dan perkiraan keuntungan merupakan landasan pendirian PT.

Selain BEP, Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan sumber biaya operasional PT bila terbentuk. Menurut dia, bukan bidang pemerintah untuk bersaing dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur, tapi memberi kemudahan pelayanan kepada swasta. "Hal ini yang harus dijelaskan," tutur dia.

Dia juga meragukan nilai proyek pembangunan jalan tol Rp 6 triliun lebih itu. Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 Oktober, estimasi biaya jalan tol juga diperkirakan naik.

Berbeda dengan Sri Busono, anggota Pansus dari Fraksi PKS Raden Sukoco lebih melunak. Dia mengusulkan dalam draf raperda itu memasukkan lebih banyak panduan-panduan pendirian PT. Misalnya, bagaimana kriteria direksi, pengisian direksi, pengaturan saham, dan pembagian saham. (G17-29m)