BLOKIR JALAN: Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang unjuk rasa menuntut penurunan harga BBM. Selama berunjuk rasa, mereka memblokir Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (4/10).(30t)

SEMARANG - Sejumlah elemen mahasiswa di Semarang tak patah arang menolak langkah pemerintah yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sehari menjelang bulan Puasa, para mahasiswa kembali menggelar aksi penolakan. Gelombang elemen mahasiswa, pada pagi dan sore, menggelar aksi di gedung DPRD Jateng dan Simpanglima.

Aksi pertama dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Berlian. Dalam aksinya, mahasiswa memberikan karangan bunga dan pocong kepada perwakilan DPRD Jateng. "Benda-benda itu sebagai simbol kematian kepekaan pemerintah terhadap rakyat," kata Fahmi Hendri, koordinator aksi.

Pada karangan bunga itu, mahasiswa menuliskan "turut berduka, pecat tim ekonomi SBY-JK". Kemudian pada pocong ditulisi "tim ekonomi SBY-JK". Menurut Hendri, kenaikan harga BBM menjadi simbol kekerasan pemerintah terhadap rakyat. Karena itu, rakyat berhak menarik suara yang telah diberikan pada pemilu lalu. Meski kenaikan harga BBM diiringi pemberian dana kompensasi, lanjut Fahmi, hal itu tidak otomatis membuat rakyat senang. Sebab, dana kompensasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan rakyat.

"Kami menilai kenaikan harga BBM merupakan bukti kerja buruk tim ekonomi SBY-JK. Karena itu, kami minta mereka dipecat. Harga BBM harus turun seperti semula," ungkapnya.

Sore harinya, aksi kedua dilakukan gabungan elemen BEM Undip, KAMMI Daerah Kota Semarang, Unnes, Polines, Universitas Tidar Magelang, dan Prodem. Puluhan mahasiswa menggelar aksi di Jl Pahlawan. Selanjutnya, mereka jalan kaki ke Simpanglima dan kembali ke bundaran air mancur di Jl Pahlawan.

Puluhan mahasiswa yang jalan kaki itu juga memblokade sepanjang jalan yang mereka lalui. Akibatnya, kendaraan yang datang dari arah belakang demonstran tertahan. Demikian pula saat berhenti di depan Gajahmada Plaza Simpanglima, ruas jalan dipenuhi para mahasiswa.

Mengawasi

Sementara itu, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menginstruksikan kepada para kadernya untuk terlibat aktif mendampingi warga miskin agar memperoleh dana kompensasi kenaikan harga BBM. Di tempat terpisah, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menyerukan kepada para kader untuk ikut mengawasi realisasi program kompensasi agar tepat sasaran, terutama selama Ramadan.

Ketua DPD Partai Demokrat H Subyakto SH, Senin (3/10) mengungkapkan, penyaluran dana kompensasi secara langsung sejak 1 Oktober ternyata sangat ditunggu oleh masyarakat miskin. Penyaluran ini sangat menggembirakan, tetapi di sisi lain itu belum dimiliki seluruh rakyat miskin. Sebab karena alasan tertentu, sebagian warga miskin belum menerimanya. Realitas ini telah menyulut protes warga," ungkap dia.

Atas kondisi itu, DPD meminta panitia pendataan keluarga miskin dari tingkat paling rendah bersikap transparan dan apa adanya. Sementara itu, Ketua DPW PKS Jateng Drs Amin Wahyudi mengemukakan, partainya menyerukan kepada para kader PKS dan simpatisan, selama Ramadan terjun langsung ke masyarakat. Mereka diinstruksikan terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai problem yang dihadapi masyarakat.

"Salah satu upaya konkret yang harus dilakukan, adalah ikut mengawasi realisasi program kompensasi BBM agar tepat sasaran," tuturnya di sela-sela ceramah menyambut Ramadan yang digelar Fraksi PKS di DPRD Jateng, kemarin. (G17-29m)