BANDUNG - Ratusan mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia Senin nyaris terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian, saat mengusung ketidakpuasan atas kenaikan harga BBM, Selasa di depan Gedung Sate Bandung.

Massa sempat akan meladeni puluhan polisi, setelah sebelumnya tak memperdulikan kehadiran Kabagop Polresta Bandung Tengah Komisaris Tony Budiarto. Saat itu, Tony berdiri di depan pintu gerbang yang dijebol massa PT DI. Bagian tengah pagar besar itu tampak bolong setelah didorong dan digedor massa berkali-kali, dengan sekuat tenaga.

Dalam kericuhan tersebut, massa tak hanya mengeluarkan sumpah serapah macam orang kalap, tetapi juga terlibat aksi saling dorong. Tak hanya mantan karyawan pria, saat suasana panas berlangsung, tiba-tiba seorang ibu dari belakang mencoba "menerkam" barisan polisi.

Sekum SP FKK PTI AM Bone dan Humas M Sidharta mencoba mengalangi karena massa sudah tidak memperdulikan dampak lanjutan. Bahkan, Komisaris Tony pun siap dilabrak. Untung suasana bisa diredam setelah Ketua SP FKK PT DI Arief Minardi memberikan perintah dari mobil komando.

Dalam orasinya, Arief mempertanyakan kebijakan pemerintah. Menurut penilaiannya, kenaikan harga tak bisa dilepaskan dari gaya manajemen pemerintahan yang menganggap pemerintahan seperti perusahaan terbatas.

"Yang mengenal istilah bangkrut itu PT karena nggak ada cerita negara bisa bangkrut. Jika negara kita bangkrut, lebih baik kita bangkrut bareng, setuju?" teriaknya.

Tak hanya itu, aksi massa SP FKK PT DI melakukan sweeping di gedung DPRD Jabar, satu kompleks dengan Gedung Sate. Mereka berniat menemui Ketua DPRD Jabar AM Ruslan. Kali ini tuntutan yang diusung berbeda.

Mereka mempertanyakan dukungan legislatif terhadap nasib karyawan yang masih terkatung-katung dalam penyelesaian kasus PHK PT DI. Mereka meminta wakil rakyat membantu penyelesaian masalah ini secara komprehensif.

Di lorong-lorong gedung, massa berteriak-teriak. Sumpah serapah kembali meluncur, termasuk mengecam kerja legislatif yang mereka nilai sangat mengecewakan. Bahkan saat rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rudi Harsya Tanaya datang, massa tak segan-segan memaki.

Hasil pertemuan, DPRD akan memfasilitasi pertemuan karyawan dengan Meneg BUMN dan Direksi PT dalam penyelesaian masalah PHK. Selama proses tersebut, kedua pihak akan menggelar komunikasi secara intensif. (dwi-29m)