JAKARTA - Pemberian dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) kepada rakyat miskin Rp 100.000 per bulan, bisa dikategorikan sebagai money politics. Dana itu juga dianggap sebagai "permen" untuk meredam kemarahan rakyat.

Hal ini dikatakan Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR H Faishal Zaini dalam jumpa pers di Pres Room DPR, Selasa (4/10). Menurutnya, dalam posisi yang sulit seperti sekarang, pemberian dana itu tidak akan mengubah keadaan para penerimanya.

''Agar rakyat tidak marah terhadap kenaikan harga BBM, pemerintah memberi mereka "mainan". Dana kompensasi BBM yang tidak terprogram, tidak menggunakan konsep distribusi, tidak ada pendidikan politik, dan tidak membangun ekonomi rakyat, bisa dikategorikan sebagai money politics,'' katanya.

Kalau rakyat sudah cerdas, kata dia, seharusnya secara serentak dan bersama-sama menolak dana kompensasi dan mengembalikannya kepada negara. Mereka juga menolak kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga yang mencapai 100% itu menunjukkan pemerintah benar-benar tidak punya itikad baik. Karena itu, dia dan anggota DPR lain akan mencabut mandat mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

''Mereka tidak lagi memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyat. Padahal kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan kenaikan harga BBM ini sangat tidak tepat. Bahkan, gila-gilaan dan sangat keterlaluan,'' ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berniat mengajukan interpelasi kepada pemerintah bersama 15 orang lainnya. F-KB juga akan membuka posko pengaduan/keluhan masyarakat. ''Sekalipun dalam masa reses -kalau memang dipandang perlu- akan kami lakukan Sidang Paripurna DPR Luar Biasa untuk membahas kembali kebijakan pemerintah,'' tegasnya.

Dalam kunjungannya ke daerah, dia menemukan harga minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

''Harganya mencapai Rp 3.500 hingga Rp 4.000/liter. Untuk memperolehnya, masyarakat harus mengantre,'' tuturnya.

Keadaan seperti ini, kata Helmi, bisa menimbulkan kepanikan yang luar biasa. ''Jika pemerintah belum mencabut kebijakan kenaikan harga, itu akan menjadi pemandangan sehari-hari dan tidak tertutup kemungkinan, terjadi anarkisme,'' tandasnya.

Helmi juga meminta pemerintah menunda kebijakan yang merugikan masyarakat dan membahasnya dengan DPR. ''Perlu dicari solusi alternatif agar subsidi tetap jalan tetapi tidak membebani anggaran negara. Kan banyak jalan yang bisa dilakukan selain menaikkan harga BBM,'' ujarnya.(sas-48m)