JAKARTA - Fraksi PDI-P akan mengajukan interpelasi soal kenaikan harga BBM yang mengagetkan, sebagai upaya untuk memperingatkan pemerintah. Terutama atas kebijakannya yang telah membuat rakyat sengsara. Meski demikian, mereka pesimis bisa berhasil karena akan kalah dalam voting.

Hal itu diungkapkan Ketua FPDI-P DPR Tjahjo Kumolo kepada pers di Jakarta Selasa kemarin, saat menjelaskan tentang rencana fraksinya mengajukan hak interpelasi.

Tjahjo pesimis atas usulan itu, mengingat jumlah anggota dan fraksi di DPR yang mendukung kenaikan BBM lebih banyak.

Fraksinya memberi warning atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM rata-rata di atas 100%. Apalagi pemerintah tidak mampu mengendalikan harga minyak tanah di pasaran yang saat ini sudah mencapai Rp 3000 per liter.

Hal senada disampaikan Sekretaris F-PDIP DPR Jacobus Mayong Padang. Sesuai dengan janji Pimpinan PDI-P Megawati, paling lambat akhir Oktober, interpelasi BBM ini diajukan kepada pimpinan DPR. ''Pemerintah harus diingatkan. Kalau tak bisa dengan cara baik-baik, ya harus lewat interpelasi,'' katanya.

Langkah politik ini harus ditempuh karena kenaikan harga BBM tidak manusiawi. Pemerintah sudah benar-benar tidak memikirkan nasib rakyatnya. ''Pemerintah hanya memaksakan kemauan sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada berbagai sisi kehidupan rakyat,'' tambah Mayong Padang.

Menurut dia, untuk mengajukan usul interpelasi, PDI-P punya modal cukup besar karena punya 105 anggota di DPR. ''Seluruh anggota F-PDIP mendukung usulan ini. Cuma ya tidak afdol kalau hanya pengajuan hak interpelasi dari F-PDIP. Karena itu, fraksinya akan mengajak fraksi lain yang memang sejak awal sudah menyatakan menolak kenaikan harga BBM.''

Jacobus akan mengajak Dradjat Wibowo dari F-PAN, seluruh anggota F-KB, dan Idealisman Dachie dari F-Bintang Pelopor Demokrasi.

Dia juga menyatakan tidak takut dan tidak akan kecewa kalau gagal di tengah jalan. Bahkan, dia optimis akan berhasil karena anggota DPR yang setuju pun tidak menyangka kalau kenaikannya sebesar itu. ''Mereka kaget begitu melihat kenaikan yang sangat besar tersebut,'' ujar Mayong Padang.

Kalau interpelasi gagal, lanjutnya, berarti peran politik DPR menurun. ''Dan ini kembali pada era Orde Baru, jadi stempel pemerintah saja,'' katanya. (di-49m)