YOGYAKARTA- Tragedi bom Bali II yang baru saja terjadi mengundang reaksi berbagai pihak, salah satunya Majelis Mujahidin Yogyakarta. Lembaga itu tidak membenarkan aksi pengeboman dan menilai ada rekayasa pihak tertentu.

Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Irfan S Awwas mengungkapkan hal itu di kantornya, kemarin. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan pihak mana dan siapa yang merekayasa aksi pengeboman. ''Hanya kalau dilihat dari indikasinya, kami mempertanyakan adanya tayangan televisi yang secara jelas memperlihatkan kehadiran polisi Australia setelah bom meledak,'' katanya.

Selain itu, dia mempertanyakan sikap Pemerintah Australia yang melunak dalam kasus bom kali ini. Padahal, sebelumnya pada waktu terjadi bom Bali yang pertama tahun 2002, Pemerintah Negeri Kanguru itu sangat keras. Dia melihat perbedaan sikap tersebut menjadikan pihaknya bertanya-tanya. ''Tiba-tiba saja ada perubahan sikap cukup drastis dari PM John Howard, ada apa di balik semua ini?'' kata Irfan.

Dia juga mengkritisi adanya rekaman gambar yang bisa mengikuti alur seseorang yang kemudian diduga sebagai pelaku peledakan bom. Teroris kalau memang benar-benar ada, tidak akan mempersiapkan diri, apalagi sampai terekam kamera.

Sengaja Dilepas

Mujahidin meminta pemerintah tidak mengaitkan peristiwa bom Bali II dengan gerakan Islam tertentu, sebelum ada bukti melalui pengadilan yang benar dan adil. Kalau hal itu terjadi, berarti menghakimi fakta dengan halusinasi. ''Pemerintah harus melakukan transparansi informasi dan independensi investigasi bom Bali II sehingga tidak terjadi saling curiga di antara anggota masyarakat,'' tandasnya.

Dia melihat selama ini pengungkapan kasus bom di Indonesia tidak pernah terungkap secara tuntas. Menurutnya, ada pelaku ditangkap, tetapi ada apa dan siapa di balik itu tak pernah terungkap jelas. Dia menuntut kali ini pemerintah harus mengusut tuntas.

Yang terungkap dari pernyataan pemerintah dari berbagai aksi bom, lanjutnya, adalah JI dengan dua tokoh yang diduga menjadi otak pengeboman yakni Dr Azahari dan Noordin M Top. Namun Irfan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. ''Sejak dulu dua orang itu tidak tertangkap, jangan-jangan sengaja dilepas untuk memancing yang lain.''

Soal kinerja kepolisian, Irfan mengatakan, polisi telah melakukan kebohohan publik dan pelanggaran UUD 1945 tentang hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dari segala hal yang mengancam harta dan jiwa mereka. Sebab, sejak bom Bali I, polisi telah mengklaim sistem pengamanan di Indonesia sangat terkontrol. Namun bom Kuta dan Jimbaran memperlihatkan kondisi sebaliknya. ''Kami minta pertanggungjawaban Presiden SBY atas kegagalannya memberi jaminan keamanan bagi masyarakat dan bersedia mengklarifikasi kemungkinan keterlibatan PM John Howard dalam mendesain peledakan bom Bali II.'' (D19-46t)