JAKARTA - Hasil evaluasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyatakan DPR gagal memenuhi harapan masyarakat, harus dijadikan sebagai koreksi dan perbaikan DPR. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar kepada pers di gedung DPR, Selasa (4/10).

''Saya berterima kasih kepada Formappi yang membuat analisis seperti itu. Ini memberikan kesempatan bagi seluruh fraksi yang ada di DPR untuk melakukan evaluasi produktivitas kinerja, intrik dan politicing yang sudah demikian terbuka sehingga legislatif tidak produktif,'' katanya.

Seperti diberitakan, Sekjen Formappi Sebastian Salang mengatakan, DPR gagal memenuhi harapan masyarakat dalam kinerja dan pelaksanaan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan,

Menurut Imin (panggilan Muhaimin Iskandar --Red), dalam masa sidang yang akan datang, energi politik harus dipakai untuk meningkatkan kinerja, sebaik-baiknya. ''Salah satu yang menurunkan kinerja adalah ada yang menolak kenaikan harga BBM tetapi di sini (DPR) mendukung kenaikan. Mari kita bekerja sesuai dengan fungsi legislatif yang proporsional, sesuai dengan tuntutan rakyat,'' ujarnya.

Secara umum, dia mengakui apa yang disampaikan Formappi memang benar terjadi. ''Walau secara umum benar, perlu juga diketahui banyak anggota DPR yang bekerja hingga jam dua malam, terus-menerus mengikuti rapat Panitia Khusus (Pansus) tanpa libur. Saya bisa memahami kritikan Tomi A Legowo (Ketua Formappi) tetapi kinerja anggota lain perlu dihargai,'' paparnya.

Semua itu, kata dia, dilakukan demi kepentingan rakyat. ''Namun memang produksi undang-undang agak terbatas, tidak semua aspirasi rakyat tertangani. Meski demikian, semua itu jangan dijadikan alat untuk me-delegitimasikan DPR. Masih banyak kinerja yang belum dilihat oleh Formappi,'' tandasnya.

Selain itu, menurut Wakil Ketua DPR dari F-KB, mayoritas anggota parlemen berasal dari partai pemerintah. ''Itu yang menyebabkan aspirasi rakyat kurang tertampung. Sebenarnya, sebelum Formappi menyampaikan hal ini, sudah menjadi keprihatinan kita semua. Kita sudah coba melakukan perbaikan, mulai dari staffing parlemen yang lemah. Namun sekali lagi, jangan dikatakan DPR tidak berfungsi.''

Sangat Buruk

Sebelumnya, menurut Sekjen Formappi Sebastian Salang, realisasi pembuatan UU sampai pada Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang 30 September lalu, hanya sepuluh yang telah disetujui atau 3,5% dari target selama lima tahun.

''Empat di antaranya UU pengadilan tinggi agama yang secara substansial isinya sama. Tiga UU merupakan perubahan atas UU sebelumnya, seperti UU Pemerintahan Daerah, Ratifikasi Hukum Internasional dan UU Olahraga,'' katanya.

Sebenarnya, lanjutnya, hanya ada dua UU yang dibuat DPR, yaitu UU Pengadilan Tinggi dan UU Olahraga. ''Melihat capaian UU selama satu tahun ini, sangat tepat jika kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi dinilai sangat buruk,'' ujarnya.

Fungsi anggaran DPR juga tidak mengalami perubahan secara substansial pada periode sekarang. ''Bahkan, proses anggaran semakin tertutup. Dengan mekanisme anggaran yang sedemikian, fungsi anggaran DPR selama setahun ini sangat rentan dengan penyelewengan kewenangan,'' katanya. (sas-48m)