JAKARTA- Sebanyak 14 dari 15 rekening milik anggota Polri, yang jumlahnya dinilai tak wajar, ditemukan unsur pidana. ''Cuma satu rekening yang tidak ada unsur pidananya, yang lainnya ditemukan,'' kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Irjen Yusuf Manggabarani, Selasa (4/10).

Seperti diketahui, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan laporan rekening 15 anggota Polri itu kepada Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Selasa (26/7). Nilai rekening 15 pati itu sangat besar sehingga sulit dipercaya uang tersebut dihasilkan dari cara-cara legal.

Yusuf enggan menyebut pemilik rekening baik yang ditemukan unsur pidana maupun tidak. Keempat belas rekening yang bermasalah itu, katanya, telah diserahkan ke Polda terkait.

''Kita sudah limpahkan ke Polda terkait, biar pihak Reserse dan Kriminal Polda terkait yang menindaklanjuti pelanggaran pidana yang mereka lakukan,'' katanya.

Sementara itu, Kepala PPATK Yunus Husein dalam acara rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (19/9) lalu, mengatakan, dari 15 anggota Polri yang memiliki uang tidak wajar itu adalah empat orang berdinas di Mabes Polri dan satu orang berdinas di Polda Sumatera Utara (Sumut).

Di Polda Jateng

Selanjutnya, dua orang di Polda Metro Jaya, satu di Polda Jateng, dua di Polda Jatim, satu di Polda Bali, satu di Polda Sulawesi Utara, dua di Polda Maluku, dan satu orang di Polda Papua.

Sementara itu, berdasarkan kepangkatan, kata Yunus, dari 15 orang itu, dua orang adalah purnawirawan perwira tinggi (pati), dua pati aktif, lima perwira menengah, tiga perwira pertama, dan tiga orang bintara.

Dari penelusuran rekening mereka, ada yang menerima setoran Rp 10 sampai Rp 20 juta per bulan. Selain itu, ada sebagian dari mereka bertransaksi dana dari luar negeri. Ada yang menerima setoran dari pengusaha kayu. (bu-48t)