REMBANG- Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kondisi nelayan tradisional semakin memprihatinkan. Selain tidak lagi mampu membeli BBM terutama solar, nelayan tradisional juga tertekan oleh aksi tengkulak ikan yang kerap kali mempermainkan harga dasar ikan hasil tangkapan nelayan.

Dari pantauan Suara Merdeka di sejumlah tempat pelelangan di Kabupaten Rembang, setelah kenaikan BBM, harga dasar ikan tidak mengalami kenaikan berarti. Sebagai contoh harga ikan layang dan juwi yang sedang musim, masih sama seperti sebelum ada kenaikan BBM. Ikan layang di pelelangan oleh para tengkulak masih Rp 7.000/kg, nyaris sama dengan harga ikan sebelum kenaikan BBM yang mencapai Rp 6.500. Sementara, ikan juwi hanya dihargai oleh para tengkulak Rp 2.000/kg atau sama dengan sebelum adanya kenaikan BBM.

Salah seorang nakhoda kapal ikan, Siswanto (39) yang ditemui di TPI Karanganyar mengatakan, dalam waktu dua-tiga hari bersama delapan awak mendapatkan ikan banyar 50 basket. Oleh para tengkulak yang mengikuti proses lelang di TPI Karanganyar, 50 basket ikan hanya dihargai Rp 2,6 juta. Dalam dua-tiga hari melaut, dia menghabiskan biaya solar Rp 600.000 Rp 900.000. Sementara perbekalan untuk delapan awak selama di laut dua-tiga hari, minimal harus mengeluarkan dana Rp 700.000.

Rp 50 Ribu/Tiga Hari

"Bisa dihitung dalam dua-tiga hari melaut, kami akan mendapatkan uang sisa tak kurang dari Rp 700.000- Rp 800.000. Separonya diberikan kepada pemilik kapal. Jadi bagian kami hanya Rp 350.000-Rp 400.000 dibagi delapan orang. Satu orang nelayan hanya mendapatkan Rp 50.000 tiga-empat hari melaut," urainya.

Dia menuturkan, dalam proses pelelangan ikan tersebut, para nelayan tidak berdaya sama sekali. Sebab, harga ditentukan oleh para tengkulak. "Sebelumnya, para tengkulak telah berembuk menyepakati harga ikan yang akan mereka beli pada pagi hari. Sementara, nelayan yang menjual ikan hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa," tuturnya.

Salah seorang pemilik kapal ikan yang juga anggota DPRD Rembang Ridwan SH membenarkan adanya praktik seperti itu terjadi di tempat pelelangan. Dia mengatakan, nelayan saat ini sudah tidak memiliki posisi tawar tersendiri terhadap proses pelelangan tersebut. Harga ikan selama ini, menurut dia, sangat tergantung pada inisiatif para tengkulak yang datang ke pelelangan ikan. "Tengkulak tidak ada yang mau tahu apakah harga BBM dan beban yang harus ditanggung nelayan itu naik atau tidak. Yang penting, mereka untung banyak dari hasil membeli ikan dari nelayan," paparnya.

Dengan adanya proses lelang yang dikuasai oleh tengkulak dan menyebabkan harga ikan di tingkat dasar, sulit untuk mengalami kenaikan.

"Sayang, hal tersebut sudah menjadi sebuah peraturan provinsi yang menyatakan nelayan harus menjual ikan melalui proses lelang.

Sementara, harga ikan nelayan dijatuhkan oleh para tengkulak yang mengikuti lelang. Nasib nelayan menjadi semakin hancur," ungkap anggota DPRD dari PDI-P itu.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rembang, H A Djoemali mengatakan, untuk menyiasati keterpurukan akibat permainan harga ikan dan beban BBM, nelayan harus mulai memikirkan sebuah upaya diversifikasi alat tangkap. Dengan demikian dalam sekali melaut, tambah dia, nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak.

"Nelayan bisa mendapatkan hasil rupiah yang juga lebih banyak. Diversifikasi inilah yang perlu mulai disosialisasi kepada nelayan." (moe-17s)