SEMARANG- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang memastikan akan mendata ulang warga miskin yang belum mendapatkan Kartu Subsidi Langsung Tunai (KSLT) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) bahan bakar minyak (BBM).

Pencacahan ulang dilakukan karena disinyalir masih banyak warga miskin yang belum terjangkau bantuan itu. Bahkan, ditemukan pembagian KSLT yang salah sasaran. Penegasan tersebut disampaikan Ymt Kepala BPS Kota Semarang Drs Sarminto MSi, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Semarang, Selasa (4/10).

Pada kesempatan itu, dia melaporkan pihaknya telah menahan sejumlah kartu yang diduga salah sasaran. ''Data yang diperoleh BPS masih bisa direvisi untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai belum pas,'' ujarnya.

Sarminto mengatakan, pendataan ulang tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh BPS. Karena itu, dia meminta camat, lurah, serta RT dan RW memberikan data usulan yang akan diverifikasi oleh BPS.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak memberikan kuota jumlah warga miskin yang bisa memperoleh subsidi langsung. Parameter yang digunakan adalah kebutuhan kalori minimal 2.100 kalori/orang/hari. Jika dikonversi dalam bentuk uang, mereka yang masuk kategori miskin berpendapatan kurang dari Rp 150.000/orang/hari.

''Sebuah keluarga masih bisa dikatakan miskin, meski pendapatan kepala keluarga Rp 600.000/bulan, jika anggota keluarganya berjumlah enam orang. Sebab jika dibagi enam, pendapatan rata-rata per orang lebih kecil dari Rp 150.000/orang,'' urainya.

Mengenai teknis pendataan ulang, Sarminto belum bisa memastikan waktunya. Dia hanya menyatakan pendataan masih bisa dilakukan hingga Desember 2005. Mengutip data pemerintah pusat, warga miskin yang telah mendapatkan subsidi langsung baru 14 juta keluarga, lebih sedikit dari target semula 15,5 juta keluarga.

Di Kota Semarang, jumlah warga miskin yang mendapatkan KSLT 69.646 keluarga, lebih kecil daripada usulan BPS, yaitu 96. 555 keluarga. Menurut Wakil Kepala Kantor Pos Semarang Ahmad Taufik, penyaluran dana subsidi langsung sudah mencapai 97,57% dari jumlah warga yang mendapatkan KSLT. Total dana yang ditransfer ke rekening khusus PT Pos Indonesia di BRI Kota Semarang Rp 20.893.800.000.

Warga Komplain

Para lurah dan camat Semarang mendesak BPS untuk melakukan pendataan ulang. Sebab, selama ini merekalah yang menerima pengaduan atau komplain warga. Camat Semarang Tengah, Isdiyanto, misalnya, sudah menerima laporan 1.431 keluarga yang minta diusulkan memperoleh subsidi. Dia juga mendapati beberapa kartu diduga salah sasaran.

''Menurut laporan, jumlah kartu yang salah sasaran sekitar 10 keluarga. Kartu itu kini dipegang kelurahan agar tidak menimbulkan kecemburuan,'' tuturnya.

Anggota Komisi A, Djoko Purnomo meminta RT/RW dilibatkan dalam pencacahan ulang. Demikian pula M Mahsun dari Komisi D dan Djunaedi dari Komisi A. Mereka mengusulkan ada daftar sementara -mirip daftar pemilih sementara saat pilkada- yang dapat diverifikasi warga.

Sarminto mengakui, ada beberapa KSLT yang kemungkinan salah sasaran. Namun, dia belum bisa memastikan jumlah kartu yang salah sasaran itu. Pihaknya setuju dilaksanakan pencacahan ulang, tetapi belum tahu sumber dana untuk kegiatan tersebut.

''Insentif untuk petugas pencacah Rp 1.750/kartu saja sampai sekarang belum kami terima. Begitu pula rencana kegiatan sosialisasi tidak jadi dilaksanakan, karena dana dari pusat belum cair.''

Kendati belum jelas alokasi anggaran untuk pencacahan ulang, Sarminto berjanji akan menurunkan kembali 1.155 petugas yang dulu diterjunkan pada pendataan pertama. Mereka akan dibagi secara proporsional berdasarkan dugaan jumlah warga miskin tiap wilayah. (H5-18s)