PERUM Perhutani kini menerapkan manajemen terbuka. Masyarakat desa di sekitar hutan bisa menikmati potensi hutan dengan catatan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti dikemukakan Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan Perum Perhutani Unit I Jateng Ir H Dwi Witjahjono MBA, saat ini diterapkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program itu pada dasarnya adalah program kemitraan sejajar yang setiap pihak memiliki peran, tanggung jawab, dan hak secara proporsional.

Disebutkan, dari 31 kabupaten di Jawa Tengah, saat ini 30 di antaranya telah melaksanakan PHBM. Adapun yang telah terlibat dalam PHBM itu 1.253 desa. ''Hasilnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan, termasuk Pemkab,'' paparnya, kemarin.

Sebagai penjabaran dari program itu, lanjutnya, di samping kontribusi yang diterima pemerintah berupa provisi sumber daya hutan, pajak, dan retribusi, terdapat pula pendapatan yang bisa dinikmati masyarakat desa hutan. Realisasi dana bagi hasil produksi kayu dan nonkayu tahun ini mencapai Rp 6 miliar. Selain itu, hasil tanaman pertanian ataupun perkebunan itu Rp 17,5 miliar.

Dwi Witjahjono juga mengatakan, atas munculnya perubahan pola pikir dan kesadaran untuk ikut membangun hutan, saat ini sudah terbentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Tidak hanya itu, kini juga telah terbentuk jaringan kerja antar-LMDH. Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa hutan, jelas Dwi, tahun ini mereka diberi bantuan modal Rp 1,5 miliar.

Di wilayah Perhutani KPH Kedu Selatan ternyata program itu juga telah tumbuh dengan baik. Seperti diterangkan Administratur Ir H Waloejo Budi Santoso melalui Supervisor Lapangan (Suplap) Widayat TN, dari 260 desa yang ada di wilayah petak pangkuan hutan saat ini telah terbentuk 150 desa model PHBM. Yang menggembirakan, jelas Widayat, seluruhnya telah membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan memiliki berbagai jenis kelompok usaha bersama (KUB).

Dengan demikian, tiap-tiap LMDH sudah memiliki jenis usaha yang berbeda-beda. Sebagai contoh, KUB Pandan Sari Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen memiliki usaha kerajinan anyaman pandan. Contoh lain, KUB Cendana Rukun Santoso Desa Cendana, Banjarnegara, memiliki usaha tanaman salak pondoh di bawah tegakan tanaman damar.

Tanam Mengkudu

Selain itu, LMDH Forum Warga Desa Lipuran, Sapuran, Wonosobo juga memanfaatkan lahan hutan untuk menanam mengkudu yang buahnya diproses menjadi jamu mengkudu. Selain itu, LMDH itu juga melakukan kerja sama dengan Perhutani dalam pembuatan persemaian.

Dia memberikan contoh lain, LMDH Bangun di Desa Donorejo, Kaligesing, Purworejo yang juga memanfaatkan lahan di bawah tegakan dengan tanaman kapulogo dan kaliandra untuk pakan ternak kambing peranakan etawa.

Beberapa LMDH tersebut kini telah memiliki usaha yang pengembangannya di luar kawasan hutan. Misalnya, usaha yang dilakukan warga di Donorejo, Kaligesing, Purworejo. Mereka mengembangkan budi daya kambing peranakan etawa di lahan permukiman warga. Menurut Widayat, peran LMDH sangat besar dalam membantu Perum Perhutani menangani masalah keamanan hutan.

Seperti yang dilakukan LMDH Mugi Lestari di Desa Srikandi, Purworejo Klampok, Banjarnegara, mereka membuat peraturan. Isinya antara lain mengatur tentang denda bagi orang yang melanggar atau mencuri kayu hutan. Selain itu, mereka memiliki kegiatan home industry berupa pembuatan keripik gadung.

LMDH Rimba Sejahtera di Desa Lancar, Wadaslintang, Wonosobo, selain membantu Perhutani dalam penanganan masalah keamanan hutan juga ikut dalam kontrak kerja angkutan tebangan kayu hutan.

LMDH lainnya seperti Wuluh Indah Desa Gumelem Wetan dan LMDH Rukun Makmur Desa Selomerto, Wonosobo juga memiliki kegiatan di bidang industri kerajinan batik dan membuat tungku hemat energi.

''Setiap LMDH telah memiliki kegiatan dengan ciri sendiri-sendiri. Karena itu, setiap desa hutan sebaiknya membentuk LMDH agar bisa menikmati hasilnya,'' tutur Widayat. (Eko Priyono-55n)