logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 03 Oktober 2005 SALA
Line

DPRD Diminta Berani Tanda Tangan Penolakan

  • Di Balik Aksi Mogok Awak Angkota

AKSI mogok ratusan awak angkutan kota (angkot) yang didampingi mahasiswa dan elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali, Sabtu lalu sebenarnya bukan sekadar menuntut dicabutnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyesuaian tarif angkutan. Selain itu, mereka mempunyai agenda tersembunyi kepada anggota DPRD, yakni keberanian menyatakan menolak kenaikan BBM yang diwujudkan dalam bentuk tanda tangan.

''Mendesak dicabut kenaikan BBM sudah disuarakan semua elemen masyarakat di tanah air. Tetapi kalau ada anggota DPRD bersedia menyatakan menolak yang diwujudkan dalam bentuk tangan, itu yang dicari,'' ungkap Aryanto, mahasiswa PTS di Yogyakarta yang peduli dengan gerakan moral menentang kenaikan BBM.

Dia mengatakan, aksi demo menentang kenaikan BBM yang merebak dimana-mana, termasuk di Boyolali sebaiknya harus ada hasilnya. Minimal, wakil rakyat membubuhkan tanda tangan menolak kenaikan BBM. Sebab, hal itu akan dijadikan catatan dan sekaligus untuk membedakan siapa di antara mereka yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Kalau hanya mengatakan, keluhan ditampung, dan diperhatikan untuk selanjutnya dikirimkan ke pusat, itu hanya pernyataan klasik.

''Karena itu, yang juga dicari dari aksi demo adalah anggota DPRD berani membubuhkan tanda tangan sebagai bukti menolak kenaikan BBM,'' tandasnya.

Kapasitas Pribadi

Sebagaimana diketahui, ratusan awak angkot yang melayani jasa transportasi Boyolali-Gares, Kecamatan Musuk, Sabtu lalu melakukan aksi mogok menuntut kenaikan tarif.

Bersamaan itu, beberapa mahasiswa dan puluhan elemen masyarakat juga menggelar aksi demo. Elemen masyarakat antara lain Forum Komunikasi Pemuda Boyolali (FKPB), Pergerakan Indonesia (PI) Jateng, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Boyolali, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Forum Komunikasi Mahasiswa Boyolali (FKMB).

Wakil Ketua DPRD Adha Nurmujtahid SE menyatakan dalam kapasitas pribadi dan tidak mengatasnamakan lembaga DPRD bersedia menandatangani penolakan.

Berbeda dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Ir Sriyadi. Dia mengaku tidak hanya keberatan, tetapi bersedia melakukan aksi demo bersama-sama dengan sopir angkot dan mahasiswa di Jakarta. Salah seorang sopir angkot, Subadi mengatakan, sebelum ada kenaikan BBM, kebutuhan premium armadanya setiap hari 25 liter dengan harga sekitar Rp 60.000. Sekarang naik menjadi Rp 125.000. Kalau tidak ada penyesuaian tarif, dia tidak akan mendapat penghasilan. (Suti Harjoyo-55s)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA