BALAI KOTA- Pemkot Surakarta dinilai tidak akomodatif atas aspirasi yang disampaikan warganya. Menurut Suci Handayani, salah seorang Steering Commite (SC) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbangkot), banyak usulan yang dicoret dari APBD 2005.

Dari 536 item yang disampaikan warga melalui forum partisipasi yang digelar dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, hanya sekitar 30% yang direalisasi dalam program-program yang dibiayai APBD 2005.

"Ada sekitar 286 program dari seluruh unit kerja yang dibiayai APBD 2005. Namun, ternyata sebagian besar usulan dari unit kerja di lingkungan Pemkot. Hasil serapan Muskelbang, Muscambang, dan Muskotbang hanya 30% yang direalisasi," ujarnya, di sela-sela Musrenbangkot di Pendhapi Gedhe kompleks Balai Kota Surakarta, kemarin.

Kegiatan digelar dua hari sejak Sabtu lalu itu, tahun sebelumnya bernama musyawarah kelurahan membangun (Muskelbang) untuk tingkat kelurahan, Muscambang (tingkat kecamatan), dan Muskotbang (tingkat kota).

Dasarnya adalah Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Mendagri No 0259/M PPN/I/2005-050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 2005.

Pascapelaksanaan Musrenbangkot 2005, kata Suci, mudah-mudahan Pemkot tidak mengulang kesalahan serupa.

Diharapkan program usulan warga yang direalisasi lebih besar ketimbang usulan unit kerja, mengingat sudah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan warga.

"Kalau memang ada keterbatasan kemampuan keuangan, kami bisa memaklumi. Namun, paling tidak program usulan warga melalui Musrenkelbang yang diprioritaskan, bukan usulan setiap unit kerja," tegasnya.

Padahal sesuai dengan Surat Edaran, tutur dia, Musrenbangcam yang didahului Musrenkelbang merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan, sebagai bahan dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot yang nanti diusulkan dalam penyusunan APBD.

"Kalau kondisinya seperti ini, saya khawatir forum justru dijadikan legitimasi atas APBD. Yakni yang ditetapkan sudah mengakomodasi aspirasi masyarakat. Padahal, kenyataannya tidak demikian," tambahnya.

Turun Drastis

Aspirasi Muskotbang tahun sebelumnya yang sedikit diserap dalam APBD 2005, urai anggota SC Musrenbangkot lainnya Tri Prasetya SH, bisa menyebabkan antusiasme masyarakat dalam kegiatan kemarin menurun drastis.

"Sekitar 600 warga diundang, tetapi yang datang hanya 250-an. Itu menunjukkan warga sudah apatis terhadap program penyerapan aspirasi semacam ini, karena memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) Drs Purnomo Subagyo menambahkan, Tim Penyusun Anggaran menyusun program kerja yang diusulkan berdasarkan prioritas.

"Mana kebutuhan dan mana keinginan, itu yang harus diketahui oleh warga. Kebutuhan banyak dan keuangan terbatas, sehingga harus dipilih yang termasuk prioritas." (G13-27s)