SOLO - Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari menjamin 6.618 keluarga Solo yang dicoret dari daftar usulan penerima bantuan tunai langsung kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dimasukkan lagi dalam verifikasi oleh BPS.

"Kami akan menyempurnakan data itu, sehingga warga yang dicoret bisa dimasukkan lagi sebagai penerima. Syaratnya, warga yang diusulkan termasuk kategori penerima dan benar-benar miskin," tegas Menteri, saat mengunjungi Kantor Pos Solo, Sabtu lalu.

Namun, dia tidak bisa memastikan kapan warga yang dicoret itu bisa mendapatkan haknya. Sesuai dengan mekanisme, pemerintah harus melakukan pembicaraan panjang dengan berbagai pihak terkait.

"Nanti akan diklarifikasi dan pasti ada solusinya. Tetapi mekanismenya tidak gampang, termasuk harus melalui persetujuan DPR RI," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, 6.618 keluarga dicoret dari daftar usulan penerima bantuan tunai langsung kompensasi kenaikan harga BBM.

Dari 28.837 keluarga yang diusulkan BPS Kota Surakarta, hanya 22.219 yang diloloskan BPS Pusat. Kepala BPS Surakarta Drs Karyoto mengaku tidak mengetahui alasan pengurangan, sebab itu kewenangan BPS Pusat.

Baru 52%

Sementara itu, hingga pukul 14.00 hari pertama distribusi bantuan tunai langsung kompensasi kenaikan harga BBM di Solo, Sabtu lalu, baru 52% penerima yang mencairkan uang di tujuh kantor pos.

Dari 4.489 keluarga penerima yang berasal dari 14 kelurahan, hanya 2.343 yang mencairkan uang senilai Rp 300.000 atau untuk tiga bulan yang diberikan sekaligus. Dengan demikian, total nominal yang dikeluarkan hingga Sabtu pukul 14.00 mencapai Rp 702 juta.

Minat warga yang rendah untuk mencairkan bantuan, menurut Kepala Kantor Pos Solo Aan Mardiyan, kemungkinan karena ada kartu yang belum sampai ke warga penerima.

Warga yang belum mencairkan uang, pihaknya masih membuka pelayanan hingga akhir Desember pada jam kerja.

Untuk pencairan tersebut, pihaknya membuka pelayanan di tujuh kantor, yakni di Kantor Pos Solo dan enam kantor pos cabang yang tersebar di Gading, Purwosari, Cengklik, Stabelan, Mojosongo, dan Jebres.

"Semula kami menyiapkan 14 kantor pos di lima kecamatan. Namun karena ada perubahan kebijakan Kantor Pos Pusat, akhirnya hanya tujuh yang dioperasionalkan," tuturnya.

Meski berkurang, dia menjamin warga tidak akan mengalami kesulitan, karena lokasi kantor pos yang ditunjuk cukup mudah diakses warga.

"Kami sudah memperhitungkan, sehingga bisa menjangkau warga. Kami juga menyiapkan tiga tenaga operasional tambahan, khusus untuk melayani warga penerima bantuan," tambahnya.(G13-27s)