KRISIS energi benar-benar mulai menggerogoti sendi-sendi perekonomian dan terus berkembang ke arah stadium yang semakin gawat. Ekonomi Indonesia yang memang secara fundamental rapuh, kini berjalan tertatih-tatih. Lonjakan harga minyak di pasar internasional yang masih berkisar 65 dolar AS per barel membuyarkan impian para pelaku industri akan sebuah pertumbuhan. Sekarang yang ada hanya paranoid dan kegamangan untuk memikul beban baru yang berat seiring naiknya harga BBM dalam negeri.

Ironisnya, kondisi pelaku industri itu tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Pemerintah terlihat tidak berusaha untuk membantu meringankan beban. Justru yang terjadi adalah tambahan beban yang bertubi-tubi, mulai dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan suku bunga pinjaman perbankan, kebijakan Pertamina yang memberlakukan harga solar untuk industri setara dengan harga pasar internasional, sampai pengenaan disinsentif Tarif Dasar Listrik (TDL) pada saat beban puncak.

Ironisnya lagi, untuk semua beban tambahan itu, para pelaku industri ternyata belum mendapatkan kompensasi apa pun, termasuk regulasi untuk meniadakan high cost economy dan insentif di bidang fiskal. Pungutan liar tetap dibiarkan dan tarif jasa selama proses distribusi barang juga tak kunjung dibenahi. Singkat kata, kebijakan Industri oleh pemerintah dalam menghadapi krisis energi benar-benar mandul dan tidak mempunyai blue print yang jalas.

Para pelaku industri itu tentu tidak sendirian dalam kepanikan akibat krisis ini. Di belakangnya ada ribuan bahkan jutaan buruh yang sekarang diliputi perasaan was-was tentang sebuah bencana kehidupan yang bernama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan beban yang sedemikian berat, tampaknya banyak dari pelaku industri yang akan memilih rasionalisasi (baca: PHK) sebagai jalan akhir untuk mempertahankan nafas "Senin-Kamis" industrinya.

Kalau pemerintah tetap tidak mempunyai terobosan strategis, maka sangat mungkin akan memunculkan gelombang pengangguran yang besar. Deretan pengangguran nasional akhirnya terus meningkat dan menumpuk. Susahnya, bagi para penganggur baru itu, selain kehilangan pekerjaan dan penghasilan, mereka juga dihadapkan pada harga kebutuhan pokok yang menjulang. Kondisi makro ekonomi dan kehidupan sosial politik juga semakin memburuk yang bermuara pada terganggunya arus investasi. Akibatnya mereka terperosok ke dalam situasi yang tidak menentu di mana kepastian tersedianya lapangan kerja yang baru belum bisa terwujud.

Beratnya beban hidup yang dirasakan penganggur baru itu tentu bisa melahirkan sebuah bom waktu yang sangat dahsyat. Mereka tentu tidak tinggal diam menyaksikan kehidupannya itu. Berbagai demonstrasi, pemogokan dan tindakan protes lainnya pun akan digelar, yang pada dasarnya mengandung pesan bahwa kalau kondisi kritis seperti ini tetap berlanjut, maka akan bisa melahirkan sebuah gerakan massa politik yang padat.

Prototipe Massa

Sesudah saluran reformasi delapan tahun lalu dibuka, berbagai gerakan massa mulai marak di Tanah Air. Tetapi, dengan mengecualikan beberapa kasus, pada umumnya gerakan itu dilakukan oleh kekuatan massa politik cair. Eep Saifulloh Fatah memberikan prototipe bahwa mereka sebetulnya tidak disatukan secara kuat oleh kesadaran dan kepentingan inheren mereka sendiri. Pertautan emosional setiap individu dengan kolektivitas massa di sekitar mereka sangat beragam, fluktuatif dan bervariasi. Begitu pula tingkat kesadaran setiap individu di dalamnya, juga memiliki bentuk yang beragam, sehingga mereka bisa saja dengan mudah digerakkan hanya dengan isu-isu abstrak yang jauh dari kepentingan mereka.

Dalam derajat intensitas, ge-rakan massa cair hanya bersifat temporal, lokal dan tanpa agenda yang jelas. Kalaupun di tempat lain ada gerakan serupa, maka itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Aksi mereka pada dasarnya hanya berupa kumpulan atau ke-rumunan massa, bukan kesatuan aksi yang solid. Karena itu, radikalisme mereka mudah dihantam, atau sebaliknya mudah digerakkan hanya dengan iming-iming imbalan yang tak seberapa. Pengerahan massa pada kampanye pilkada dapat menjadi contoh konkret massa cair ini. Pendek kata, massa cair hanya bisa melahirkan gerakan yang setengah hati sehingga tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.

Sementara para penganggur korban PHK atau perusahaan yang gulung tikar jelas bukan termasuk kelompok itu. Jika mereka bergerak, tentu atas kesadaran pribadi tanpa skenario pihak lain. Gerakan mereka lebih bernuansa barisan, bukan lagi kerumunan massa. Pengorganisasian dan agendanya pun jelas dan mempunyai tuntutan yang konkret. Secara psikologis, mereka akan bergerak mewakili hati nurani sehingga tampak sebagai true believers. Prototipe massa politik seperti ini biasanya diikuti oleh perilaku obsessed terhadap apa yang disuarakan, yang dalam hal ini adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Untuk mewujudkan itu, mereka mempunyai kekuatan sense of mission yang dipaksakan harus berhasil, apa pun akibatnya.

Teori Konflik Sosial

Keberadaan massa politik padat tentu tidak muncul secara tiba-tiba tanpa ada deposit permasalahan tentang beratnya kehidupan yang telah lama tersumbat. Permasalahan inilah yang kemudian meledak setelah didahului sebuah kasus yang berperan sebagai triger (pelatuk). Dalam konteks pengangguran baru, krisis energi bisa disebut sebagai triger itu.

Merujuk pada teori konflik sosial, paling tidak ada tiga permasalahan serius mengapa sebuah gerakan massa padat bisa muncul. Pertama, invidious comparison (perbandingan yang menyakitkan hati). Ini merupakan stimulus dalam eskalasi pengungkapan aspirasi dengan berbagai alasan yang realistis. Para penganggur baru korban PHK biasanya cenderung mengidentifikasikan diri sebagai suatu komunitas tertentu yang berbeda dengan yang lain. Dalam tataran praktis gerakan, mereka juga akan melakukan identifikasi kelompok lain yang mempunyai nasib sama atau minimal berdekatan. Misalnya nelayan yang tidak bisa melaut karena harga solar tak terjangkau, petani yang menjerit karena kebijakan impor beras atau massa yang mengular dalam atrean panjang saat membeli BBM.

Kemudian mereka akan berpikir dengan membandingkan antara kondisi mereka yang terpinggirkan dengan keberadaan penguasa, pejabat, pemilik modal dan para kroninya. Setelah itu mereka jelas akan berteriak bahwa selama ini ada sebuah ketidakadilan dalam kehidupan bernegara. Kalau pemikiran ini semakin mengental, maka bahan dasar bola salju gerakan akan tercipta yang selanjutnya dapat menggelinding dengan deras dalam demonstration effect (efek demonstrasi).

Kedua, rasa frustasi yang diakibatkan pihak eksternal. Secara psikomotorik, hal ini sebenarnya merupakan imbas dari invidious comparison. Pengalaman bertahun-tahun para penganggur baru yang selalu akrab dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan bisa menjadi modal untuk mengerucutkan sebuah simpul permasalahan. Apa salah mereka sehingga harus menerima PHK dan menjadi penganggur? Bukankah selama ini mereka adalah golongan orang yang displin dan tidak merugikan orang lain, namun justru memberi keuntungan besar bagi pemilik modal dan negara?

Berbagai pertanyaan lain tentu bisa dieksplorasi yang intinya menegaskan bahwa PHK sebenarnya tidak layak mereka alami. Pada titik inilah muncul suatu kalkulasi dalam benak mereka bahwa akibat kesalahan orang lain, merakalah yang harus memikul dampaknya. Kepentingan mereka selama ini dikalahkan oleh pihak lain atas nama pasar. Rasa frustasi akhirnya muncul bersamaan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin mencekik. Pengalaman pahit itu, menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin (1986), bisa mendramatisasi perjuangan kepentingan riil yang mendesak dan sering kali juga mendorong impuls-impuls agresif yang membuat mereka melakukan gerakan menurut naluri dan pikirannya.

Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak. Maraknya aksi demonstrasi dari berbagai serikat pekerja maupun orang yang sudah mengalami PHK jelas menggambarkan kegagalan dalam memunculkan alternatif solusi. Sebuah kondisi krisis memang biasanya akan memunculkan berbagai aspirasi penawar solusi yang tidak jarang malah saling berbenturan. Secara kuantitatif memang amat sulit untuk mencapai alternatif yang menyenangkan semua pihak. Namun, secara kualitatif bisa saja dicapai kesepahaman dengan mengedepankan semangat keadilan dan kesediaan untuk berkorban dari berbagai pihak.

Menghadapi kondisi seperti ini semua pihak harus bisa berdialog secara objektif. Tidak kalah pentingnya adalah adanya transparansi proses kebijakan yang akan dilakukan oleh negara dan pemilik modal (pelaku industri). Dari sini bisa diharapkan muncul solusi yang berdimensi jangka panjang yang tidak hanya berkutat pada bagaimana cara meredam aksi massa dalam beberapa hari.

Dialog dan transparansi ini perlu diangkat ke permukaan karena kecenderungan aksi itu kini mulai mengusung sebuah agenda yang jelas dengan merujuk berbagai peraturan dan sejumlah tokoh sebagai biang keladinya. Di satu sisi, fenomena ini tentu menggembirakan karena aspirasi yang disuarakan lebih rasional dan gerakan yang dilaksanakan lebih elegan. Namun dari sisi manajemen konflik hal ini tentu memberi tantangan tersendiri bagi negara dan pemilik modal untuk menangani secara cerdas. Penanganan dalam situasi ini tentu tidak sama dengan penanganan masa cair yang cenderung mudah dibubarkan.

Perlu diingat, kekuatan penganggur dan orang terpinggirkan sungguh dahsyat. Saat ini ada 23 juta (bahkan ada yang menyebut 40 juta) penganggur di Indonesia. Tambahan "anggota baru" dari korban PHK nanti tentu akan membuat kekuatan itu berlipat. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan angka kemiskinan yang mencapai 37-40 juta orang.

Kompensasi yang dijanjikan pemerintah berupa pemberian uang tunai 100.000 rupiah per keluarga setiap bulan dengan asumsi orang miskin "hanya" 15,5 juta jelas tidak ada artinya. Secara kuantitatif, kompensasi itu tidak bisa meng-cover semua orang miskin di Indonesia (pengangguran dan korban PHK potensial masuk di dalamnya). Secara kualitatif, kompensasi itu jelas tidak menyelesaikan masalah pada tingkat akar. Uang 100.000 rupiah tentu akan habis dalam beberapa hari saja, sementara kebutuhan hidup tentu lebih panjang dari itu. Apalah artinya kompensasi itu kalau yang dibutuhkan sekarang adalah tersedianya lapangan kerja.

Proses pelemahan dan penyingkiran massa pekerja dari sistem produksi sebagai akibat intensifikasi faktor modal dalam sistem pasar, memang melahirkan masalah kompleks. Dalam sistem yang mengagungkan kuasa modal itu memang wajar memunculkan sang pemenang dan si kalah. Namun tetap saja merupakan suatu kejanggalan apabila tidak ada kepedulian terhadap nasib si kalah, baik oleh pemilik modal apalagi negara. Ketidakpedulian itu bukan hanya melukai perasaan kemanusiaan, namun juga bisa menjadi energi bagi si kalah untuk melakukan gerakan politik massa padat yang melampaui batas. (24)

-Harun Ni'am, dosen Fisipol Universitas Wahid Hasyim, Semarang.