SEMARANG - Persetujuan DPRD Kota Semarang terhadap pembelian mobil dinas baru untuk para pejabat Pemkot dan DPRD dinilai tidak tepat waktu. Keputusan itu dianggap tidak memperlihatkan sense of crisis karena dilakukan saat masyarakat resah oleh kenaikan harga BBM.

Demikian disampaikan pakar kebijakan publik Undip, Drs Teguh Yuwono MPol Admin, Minggu (2/10), menanggapi pemberitaan tentang keputusan rapat paripurna DPRD tentang pengadaan mobil baru bagi Wali Kota, Sekda, dan jajaran pimpinan DPRD.

Menurut dia, sebaiknya pengadaan mobil dinas itu ditunda sampai kondisi ekonomi masyarakat kembali stabil. ''Akan lebih baik saya kira kalau anggaran itu digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik yang lebih membawa kemaslahatan,'' kata Teguh.

Seperti diberitakan kemarin, DPRD menyetujui anggaran Rp 4,55 miliar untuk pembelian 14 mobil dinas. Dari 14 mobil itu, tiga di antaranya dialokasikan untuk Wali Kota dan Sekda, sedangkan 11 lainnya untuk DPRD. Mobil dinas baru untuk Dewan itu adalah untuk ketua DPRD, 2 wakil ketua DPRD, 4 ketua komisi, dan 4 mobil operasional komisi.

Teguh mengingatkan, belum sampai dua bulan DPRD telah mengadakan perubahan keputusan terkait dengan pengadaan mobil dinas. Beberapa waktu lalu pengajuan mobil dinas untuk para pejabat ditolak anggota Dewan dengan alasan krisis ekonomi masih membelit masyarakat.

Ketika itu, anggota Dewan memutuskan untuk menunda pengadaan mobil dinas sampai keadaan ekonomi membaik. ''Sekarang justru lebih tidak pas lagi. Harus dipahami, masyarakat kini dalam keadaan limbung akibat kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga barang-barang lain. Coba bayangkan, bagaimana rasanya mendengar kabar para pejabatnya membeli mobil dinas baru yang harganya ratusan juta,'' kata dia,

Selain itu, Teguh juga menilai anggaran yang dialokasikan untuk mobil dinas tersebut terlampau besar. Mobil-mobil dinas yang direncanakan terlalu mewah untuk pejabat tingkat Kota Semarang. Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara Merdeka, Wali Kota akan memperoleh mobil dinas setara dengan Toyota Alphard seharga Rp 800 juta lebih.

Pada saat yang sama, ketua DPRD akan mendapatkan mobil dinas baru setara dengan Toyota Camry untuk menggantikan KIA Carnival yang dipakai sekarang dan wakil ketua DPRD memperoleh mobil baru setara dengan Toyota Altis sebagai pengganti Kijang Krista. Sementara itu para ketua komisi DPRD memperoleh jatah mobil baru setara dengan Kijang Innova dan setara dengan Mitsubishi L-300 untuk operasional komisi.

Sewa Pinjam

Teguh Yuwono menjelaskan, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan para pakar ekonomi, pembelian mobil dinas itu merupakan hal yang tidak disarankan dalam kaitan dengan operasional pemerintahan yang efisien. Menurut rekomendasi penelitian itu, pemerintah disarankan memberlakukan kebijakan sewa pinjam untuk mobil dinas pejabat dan kendaraan operasional.

''Secara ekonomis, sewa pinjam lebih efisien dan lebih murah ketimbang membeli sendiri,'' katanya.

Selanjutnya, langkah penting yang perlu dilakukan sekarang adalah mendata mobil dinas yang masih ada. Inventarisasi itu perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kelayakan mobil dinas yang ada sekarang dan kalau memang diperlukan, mobil dinas apa yang akan diadakan. (H9-18n)