SEMARANG- Para kiai di Jateng menolak Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan digelar kubu Alwi Shihab-Saifullah Yusuf di Surabaya, 1-2 Oktober. Mereka tetap menyatakan dukungannya pada Muktamar II Semarang dengan hasil duet kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid-Muhaimin Iskandar.

Ketua Karteker DPC PKB Grobogan, Cholidy Ibhar mengaku, sejumlah kiai yang menolak itu antara lain KH Mahfudz Ridwan (Kabupaten Semarang), KH Munif Zuhri (Mranggen Demak), Habib Ali Al Habsy (Pemalang), KH Subhi Najmuddin (Cilacap), dan KH Tamam Soimuri (Boyolali).

"Dukungan datang bukan hanya dari kasepuhan pesantren, melainkan juga para kiai muda, antara lain Gus Yusuf yang juga pangasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, Tegalrejo, Magelang," kata dia. Bukti itu semakin jelas ketika Gus Yusuf ikut mencalonkan diri sebagai ketua dewan tanfidz dalam Muswillub di Kudus beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjutnya, juga masih ada Gus Hayatun (Ketua Dewan Syuro DPW hasil Muswillub), Gus Nukman (Temanggung), Gus Najib (Banjarnegara), Gus Sulthon (Batang), dan Gus Hamam (Tegal).

Sekretaris DPC PKB Cilacap, Muslihin menyatakan, beberapa kali dirinya dihubungi untuk berangkat ke Surabaya, tapi menolak. "Cilacap taat pada hasil Muktamar PKB di Semarang, maka tidak akan mengirim siapa pun ke Surabaya."

Sementara itu, Ketua DPC Kabupaten Semarang Luqman Hakim Al Jambi menilai Muktamar Alwi hanya dagelan politik yang sama sekali tidak lucu. "Apabila Alwi dan Saiful tetap menggelar muktamar, maka saya meminta pada Presiden SBY untuk memecat keduanya dari kabinet karena tidak memberi contoh yang baik pada penegakan hukum."

Dia juga meminta agar Presiden memerintahkan Kapolri untuk menangkap keduanya karena melanggar hukum. Tindakan kedua menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu juga dinilai telah menodai para kiai.

Ketua DPC Banjarnegara, H Mugiharjo menilai, jika muktamar di Surabaya sampai terselenggara, sama artinya dengan preseden buruk bagi politik dan hukum di Indonesia. Sebab kegiatan itu jelas-jelas melanggar putusan PN Jakarta Selatan yang telah memiliki kekuatan hukum.

Adapun Ketua DPC Salatiga, Muh Haris menyatakan, kegiatan Alwi-Saifullah tersebut tak hanya akan mencederai hukum dan demokrasi. Namun membawa dalam situasi ketidakpercayaan masyarakat pada PKB.

Menggugat

Sementara itu Saifullah meminta kubu Muhaimin Iskandar tidak mengganggu dengan cara sweeping. "Diminta semua pihak saling menghargai dan menghormati kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan PKB. Kita juga menghargai Muktamar PKB Semarang. Jadi, tidak perlu ada sweeping," kata Sekjen DPP PKB versi ulama Saifullah Yusuf di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan hal itu saat menanggapi pernyataan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB versi Muktamar Semarang, yang pernah mengatakan bahwa kalau pihak lain tetap memaksakan penyelenggaraan muktamar PKB, maka akan ada sweeping.(G7,G17, di,F4-41,49t)